Inventarisasi Awal untuk Propemperda 2027
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan inventarisasi usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai langkah awal penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Inventarisasi ini mencakup 25 judul Raperda yang berasal dari berbagai sumber, termasuk usulan eksekutif, inisiatif dewan, dan sisa Raperda dari Propemperda 2026 yang belum sempat dibahas.
Tujuan dan proses administrasi
Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, menyatakan bahwa langkah inventarisasi dilakukan lebih awal agar pengusul memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk melengkapi persyaratan formal pengajuan Raperda. Menurutnya, pengajuan yang lengkap akan memperlancar tahapan selanjutnya dalam pembahasan regulasi daerah.
"Kami mengawali lebih awal supaya ada ruang dan waktu bagi pengusul, baik eksekutif maupun inisiatif dewan, untuk menyampaikan syarat formal kelengkapan pengajuan Raperda sebelum dibahas lebih lanjut,"
Persyaratan formal yang diwajibkan meliputi administrasi dasar hingga proses harmonisasi. Tahapan yang disebut penting oleh Bapemperda antara lain penyusunan Naskah Akademik (NA), draf Raperda, serta pemenuhan prosedur harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
Rasionalisasi dan koordinasi dengan eksekutif
Setelah inventarisasi awal, Bapemperda berencana melakukan penyelarasan dan koordinasi intensif bersama pihak eksekutif. Proses tersebut mencakup rasionalisasi untuk menyeleksi usulan agar Propemperda 2027 tersusun secara matang dan terarah. Pendekatan ini penting untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan prioritas-peraturan yang mendesak mendapat perhatian.
- Total usulan: 25 judul Raperda.
- Inisiatif dewan yang disebutkan: 1 usulan Raperda tentang Keolahragaan dari Fraksi Demokrat.
- Syarat formal utama: Naskah Akademik, draf Raperda, serta harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham.
Dampak lokal dan perhatian bagi warga serta pelaku usaha
Proses penyusunan Propemperda berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha di Banyuwangi. Regulasi baru dapat mengatur aspek pelayanan publik, perizinan usaha, retribusi daerah, hingga kegiatan sosial-budaya. Penyelarasan yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi investor, pelaku usaha kecil menengah, dan lembaga masyarakat yang mengajukan program atau kegiatan.
Bapemperda menekankan bahwa pengharmonisasian Raperda merupakan tahapan krusial untuk memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian regulasi berisiko menunda pelaksanaan kebijakan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi lokal.
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Jumlah usulan | 25 judul Raperda (eksekutif, inisiatif, sisa 2026) |
| Contoh inisiatif dewan | Raperda tentang Keolahragaan (Fraksi Demokrat) |
| Persyaratan formal | Naskah Akademik, draf Raperda, harmonisasi/penetapan Kanwil Kemenkumham |
Langkah-langkah administratif yang ketat memberi sinyal bahwa DPRD Banyuwangi mengedepankan kualitas peraturan. Namun, proses seleksi dan rasionalisasi juga membutuhkan komunikasi berkelanjutan antara legislatif dan eksekutif agar prioritas yang dipilih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
Bagi warga yang berminat mengajukan Raperda atau memberikan masukan, keterlibatan sejak tahap penyusunan Naskah Akademik penting untuk memperkuat argumen teknis dan mendemontrasikan urgensi regulasi yang diusulkan. Koordinasi dengan instansi teknis terkait dan penguatan kajian akademis diharapkan mempercepat proses harmonisasi di Kanwil Kemenkumham.
Bapemperda akan melanjutkan proses inventarisasi dan penyelarasan, dengan langkah rasionalisasi sebagai tahap berikutnya dalam penyusunan Propemperda 2027. Tahapan ini menjadi momen penting bagi Banyuwangi untuk merancang peraturan daerah yang lebih terstruktur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta stabilitas perekonomian lokal.
