KEDIRI — Kejaksaan Negeri Kota Kediri menahan tiga pejabat perbankan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan pada penyaluran kredit bank BUMN. Perkara tersebut berkaitan dengan pemberian kredit sepanjang 2020–2024 dan berdasarkan hasil audit menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,3 miliar.
Penahanan dilakukan jaksa penyidik pada 10 November 2026 untuk kepentingan penyidikan. Ketiga tersangka berinisial LPM (43), FMN (34), dan NAW (46). Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Kediri Ery Adi Wibowo menyampaikan bahwa masa penahanan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 10 November hingga 29 November 2026.
"Dari tanggal 10 November sampai 29 November," ujar Ery Adi Wibowo.
Peran tiga tersangka
Dalam konstruksi perkara yang sedang didalami penyidik, NAW disebut menjabat sebagai pejabat pemutus sekaligus kepala unit pada salah satu bank BUMN di Kota Kediri. Adapun FMN dan LPM berperan sebagai pejabat pemrakarsa dengan posisi sebagai mantri. Peran tersebut berkaitan dengan tahapan pengajuan dan pengambilan keputusan kredit yang menjadi objek penyidikan.
Kejaksaan menyebut dugaan penyimpangan berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Setiap pengajuan seharusnya melewati penilaian menyeluruh untuk mengukur kemampuan serta kelayakan calon debitur sebelum keputusan kredit dibuat. Namun, penyidik masih mendalami bagaimana kewenangan tersebut digunakan dalam perkara ini dan bentuk penyimpangan yang menyebabkan munculnya kerugian negara.
| Uraian | Keterangan |
|---|---|
| Periode penyaluran kredit | 2020–2024 |
| Perkiraan kerugian negara | Sekitar Rp1,3 miliar |
| Jumlah tersangka | 3 orang |
| Masa penahanan | 10–29 November 2026 |
Penyidik periksa puluhan saksi
Untuk memperjelas rangkaian penyaluran kredit dan tanggung jawab masing-masing pihak, penyidik telah meminta keterangan dari sekitar 60 saksi. Mereka berasal dari lingkungan internal perbankan maupun pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan proses pemberian kredit. Selain itu, kejaksaan meminta pendapat sekitar empat ahli dari bidang yang berkaitan dengan perkara.
- Ahli pidana untuk memberikan pandangan mengenai dugaan pelanggaran hukum.
- Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan terkait aspek pengawasan dan tata kelola perbankan.
- Ahli perkreditan dari lingkungan perbankan untuk menilai proses serta prinsip pemberian kredit.
Ery mengatakan penyidik juga telah memperoleh hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dokumen audit tersebut menjadi dasar dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara pada perkara yang masih berada dalam tahap penyidikan. Nilai kerugian yang disampaikan kejaksaan mencapai kurang lebih Rp1,3 miliar.
Dampak terhadap tata kelola kredit
Perkara ini menempatkan kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum. Bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kediri, penyaluran kredit perbankan merupakan salah satu jalur pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi. Karena itu, pemeriksaan terhadap proses dan kewenangan pejabat bank menjadi penting untuk memastikan keputusan pembiayaan dilakukan berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, status ketiga orang tersebut masih sebagai tersangka dan proses hukum terus berjalan. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, sementara penyidik masih mengembangkan keterangan saksi, pendapat ahli, serta hasil audit yang telah diterima. Kejari Kota Kediri belum menyampaikan keterangan lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya dalam perkara tersebut selain masa penahanan yang berakhir pada 29 November 2026.
