Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat terbuka pada 19 Oktober 2026 yang menyoroti dimensi legitimasi moral, etika kenegaraan, dan persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen itu menyatakan persoalan tersebut bukan sekadar polemik politik atau soal teknis hukum, melainkan ujian terhadap integritas dan teladan pejabat publik.
Isi surat dan tuntutan moral
Dalam surat terbuka tersebut, para penggagas yang mencantumkan sekitar 150 profesor menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak menyelesaikan semua persoalan etis yang muncul. MK, menurut forum itu, memang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing) dan putusan itu tidak menetapkan diskualifikasi maupun perintah pengunduran diri terhadap Gibran.
Namun, Forum Guru Besar Indonesia menilai ada ruang yang berbeda antara keputusan hukum formal dan tuntutan kepatutan serta tanggung jawab moral yang harus dipertimbangkan oleh pejabat publik. Mereka meminta Gibran mengambil keputusan yang disebut sebagai langkah kesatria demi menjaga kehormatan konstitusi dan memulihkan kepercayaan publik.
Tokoh akademik yang menandatangani
Surat itu memuat sejumlah nama profesor yang menjadi inisiator dan penandatangan, antara lain:
- Prof. M. Din Syamsuddin
- Prof. Ryaas Rasyid
- Prof. Ganjar Kurnia
- Prof. Idrus Paturusi
- Prof. Nuhfil Hanani
- Prof. M. Nasih
- Prof. Amran Razak
- Prof. La Ode M. Aslan
- Prof. Rochmat Wahab
- Prof. Connie Rahakundini Bakrie
- Prof. Nandang Sutrisno
| Aspek | Pemahaman Forum |
|---|---|
| Keputusan MK | Permohonan tidak dapat diterima karena legal standing; tidak memerintahkan diskualifikasi |
| Dimensi yang diangkat | Etika, kepatutan, kejujuran, tanggung jawab moral |
| Tuntutan forum | Gibran diminta mengambil keputusan kesatria untuk menjaga kehormatan konstitusi |
Implikasi politik dan etika publik
Pernyataan Forum Guru Besar Indonesia mempertegas perbedaan antara ranah yudisial dan ranah moral-politik. Meskipun MK menutup pintu untuk gugatan hukum berdasarkan aspek kedudukan hukum, tuntutan moral tetap dapat menimbulkan tekanan politik dan memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi pemerintahan.
Dalam konteks ini, ada beberapa konsekuensi yang patut diperhatikan:
- Tekanan publik terhadap pejabat publik dapat meningkat meskipun tidak ada sanksi hukum formal.
- Persoalan integritas personal berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara secara lebih luas.
- Respons yang diambil pemerintahan dan yang bersangkutan akan menjadi acuan bagi norma etika pejabat publik ke depan.
Surat terbuka ini juga menegaskan bahwa sikap moral akademisi bukan merupakan perintah hukum, melainkan seruan normatif yang ditujukan untuk menjaga standar etika dalam penyelenggaraan negara. Dengan menempatkan penekanan pada nilai kepatutan dan tanggung jawab, forum akademik ini menempatkan diskusi di ranah legitimasi moral sekaligus mendorong wacana publik yang lebih mendalam tentang standar kelayakan pejabat negara.
Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada respons Gibran sendiri dan langkah yang diambil pihak-pihak terkait di pemerintahan maupun komunitas akademik. Sampai saat ini, surat terbuka tersebut menjadi bagian dari wacana nasional yang menyoroti batas antara hukum formal dan tuntutan etika publik dalam sistem demokrasi.
