Musda XI dan Konsolidasi Internal
Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang digelar di Hotel Pangrango pada Sabtu, 24 Oktober 2026, menghasilkan keputusan penting bagi dinamika politik lokal. Asep Japar, yang saat ini menjabat Bupati Sukabumi dan akrab disapa Asjap, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi untuk periode 2026–2030. Pemilihan ini terjadi di tengah persaingan awal antara beberapa kader, namun berakhir pada kesepakatan untuk menjaga soliditas partai.
Upaya Konsolidasi dan Penegasan Loyalitas
Proses Musda menyingkap kecenderungan internal menuju penyatuan pilihan. Dua nama yang sempat mencuat sebagai kandidat kuat adalah Asep Japar dan Budi Azhar Mutawali, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Namun, menurut catatan hasil Musda, pertarungan itu berakhir dengan keputusan aklamasi dan penegasan komitmen keterpaduan kader.
"Betul, memang kita sudah sepakat dengan Pak Budi, dengan Pak Edi, bahwa kita harus yang penting sama-sama pakai Golkar untuk membesarkan. Ini milik kita bersama,"
Pernyataan tersebut disampaikan Asjap usai Musda sebagai penegasan bahwa perbedaan calon tidak berlanjut menjadi perpecahan organisasi. Sementara itu, Budi Azhar yang sempat disebut sebagai saingan tidak mendaftarkan diri dan menegaskan fokus pada pemeliharaan loyalitas internal partai.
Target Politik: 17 Kursi dan Kepemimpinan Dua Periode
Segera setelah terpilih, Asep Japar menetapkan sasaran politik yang ambisius. Ia menyatakan target peningkatan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi 17 kursi pada pemilu mendatang. Selain itu, terdapat target non-legislatif yaitu mengupayakan Golkar memimpin Kabupaten Sukabumi selama dua periode ke depan.
- Posisi terpilih: Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi (periode 2026–2030)
- Target legisltaif: 17 kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi
- Ambisi eksekutif: mendukung kepemimpinan Kabupaten Sukabumi dua periode
| Item | Target / Keterangan |
|---|---|
| Periode kepemimpinan DPD | 2026–2030 |
| Target kursi DPRD | 17 kursi |
| Lokasi Musda | Hotel Pangrango, Sukabumi |
Tanggung Jawab Ganda dan Kepatuhan Aturan
Kombinasi peran Asjap sebagai kepala daerah dan pemimpin partai menimbulkan perhatian terkait pemisahan fungsi antara eksekutif dan politik praktis. Menanggapi itu, Asjap menyatakan akan menjalankan kedua peran sesuai peraturan yang berlaku dan tetap menjaga profesionalisme pemerintahan.
"Ya, kita sesuaikan dengan aturan saja. Di mana kita sebagai eksekutif, di mana kita sebagai ketua partai. Tinggal jalankanlah. Kan dua-duanya juga sama, di politik ataupun di eksekutif sama-sama untuk menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi,"
Pernyataan tersebut menegaskan niat untuk memisahkannya peran sesuai koridor hukum, sekaligus menempatkan tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakat sebagai landasan tindakan politik.
Implikasi Lokal dan Langkah Ke Depan
Kemenangan aklamasi ini membuka beberapa implikasi bagi pemerintahan dan politik lokal Sukabumi. Pertama, konsolidasi internal Golkar diharapkan memperkuat posisi partai menjelang pemilu legislatif dan pilkada/pilkada yang akan datang. Kedua, target peningkatan kursi DPRD memerlukan strategi kaderisasi, rekruitmen, dan penguatan basis pemilih di tingkat kecamatan dan desa. Ketiga, posisi Asjap sebagai figur ganda menuntut transparansi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi benturan kepentingan.
Untuk mewujudkan target tersebut, dokumen Musda menyebut konsolidasi hingga akar rumput sebagai fokus utama. Ini mencakup komunikasi intensif antar-kader, penataan struktur organisasi di daerah, serta penyusunan agenda politik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Sekalipun Musda telah berakhir, proses politik lokal berlanjut melalui implementasi program, penguatan relasi antar-institusi, dan kesiapan menghadapi agenda pemilihan. Perkembangan implementasi target dan dampaknya terhadap kebijakan daerah akan menjadi perhatian warga dan pengamat politik Sukabumi ke depan.
Surya Wijayaaji, Koresponden — Jawa Barat, ZTL
