Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan melanjutkan pendekatan politik luar negeri yang sama dengan yang dijalankan oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang bertepatan dengan peringatan dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kelanjutan kebijakan luar negeri
Menurut Prabowo, prinsip membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mitra menjadi titik tumpu kebijakan luar negeri yang hendak dipertahankan. Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut bukanlah sesuatu yang baru pada masa kepemimpinannya, melainkan sudah ia jalankan sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet sebelumnya.
"Sejak awal, bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai presiden, saya masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo,"
Presiden menyatakan kunjungannya ke sejumlah negara tetangga merupakan bagian dari upaya membangun kerja sama dan memenuhi permintaan mitra yang dinilai sejalan dengan kebijakan tersebut. Ia menegaskan prinsip persahabatan sebagai dasar interaksi diplomatik Indonesia.
Sikap non-blok dan penolakan keterikatan militer
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia tidak bermaksud bergabung dalam blok militer atau terikat dalam pakta-pakta militer tertentu. Sikap ini ia kaitkan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta amanat konstitusi untuk menentang imperialisme dan penjajahan.
Prabowo mengungkapkan prinsip dasar kebijakan luar negerinya dengan kata-kata yang menggarisbawahi jangkauan diplomasi yang luas:
"Garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Saya ingin menjadi the good neighbour, yang ingin saya jalankan adalah the good neighbour policy."
Dia menegaskan bahwa Indonesia akan tetap membangun hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk kekuatan besar dunia, tanpa harus berpihak kepada salah satu blok kekuatan.
Implikasi kebijakan dan titik fokus pemerintah
Pernyataan presiden menegaskan kontinuitas kebijakan luar negeri yang berfokus pada:
- Hubungan baik dengan negara tetangga sebagai pilar stabilitas regional.
- Kerja sama pragmatis berdasarkan kepentingan nasional dan saling menguntungkan.
- Sikap non-blok yang menghindari keterikatan pada pakta militer atau blok tertentu.
Kelanjutan garis kebijakan ini penting bagi pelaku diplomasi dan pembuat kebijakan karena menentukan prioritas alokasi sumber daya diplomatik, pola kunjungan kenegaraan, serta arah kerja sama keamanan dan ekonomi dengan mitra luar negeri.
| Aspek | Penjelasan singkat |
|---|---|
| Waktu pernyataan | Sidang Kabinet Paripurna, 21 Oktober 2026 (dua tahun pemerintahan) |
| Pesan utama | Kelanjutan kebijakan Jokowi: hubungan baik dengan tetangga; penolakan keterikatan pada blok militer |
| Sikap strategis | Bebas aktif dan non-blok |
Pernyataan resmi presiden juga memberikan sinyal kepada mitra regional dan global bahwa Indonesia akan mempertahankan fleksibilitas strategis dalam memilih mitra kerja sama, sekaligus menegaskan identitas diplomasi yang mengutamakan persahabatan dan non-konfrontasi.
Pemerintah selanjutnya dihadapkan pada tugas menerjemahkan garis besar politik itu ke dalam kebijakan operasional, termasuk agenda kunjungan diplomatik, perjanjian bilateral dan multilateral, serta kerangka kerja sama keamanan yang tidak mengikat Indonesia pada pakta militer. Implementasi kebijakan ini akan menjadi indikator utama bagi pengamat hubungan internasional untuk menilai keterkonsistenan dan efektivitas diplomasi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan menegaskan keberlanjutan garis politik dan posisi non-blok, pemerintahan Prabowo mengisyaratkan bahwa Indonesia akan berupaya menjaga hubungan seluas-luasnya, sambil mempertahankan kedaulatan dalam pengambilan keputusan strategis di arena internasional.
