PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak meluncurkan aplikasi Betuah Raye sebagai instrumen digital untuk membenahi pengelolaan aset daerah. Aplikasi yang diperkenalkan melalui kegiatan soft launching pada Kamis, 12 November 2026, itu dirancang agar data kekayaan pemerintah kota lebih tertata, statusnya dapat ditelusuri, dan pemanfaatannya berpotensi memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Inovasi tersebut diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak. Pemerintah daerah menempatkan persoalan aset bukan hanya sebagai urusan pencatatan administrasi, melainkan juga sebagai bagian dari tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Tantangan yang hendak dijawab mencakup pendataan aset, kejelasan status hukum, serta pemanfaatan barang milik daerah yang selama ini belum maksimal.
Penataan dimulai dari inventarisasi
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa inventarisasi dan validasi menjadi dasar penting sebelum aset dimanfaatkan. Dengan informasi yang lebih teratur, masyarakat diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai aset milik pemerintah kota yang mungkin digunakan melalui skema tertentu, termasuk sewa-menyewa dan hak guna bangunan (HGB). Pemerintah juga berkepentingan memastikan setiap aset tercatat dan dikelola secara transparan.
"Menertibkan aset-aset Kota Pontianak"
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak semata-mata dibangun untuk memindahkan pencatatan ke dalam sistem digital. Betuah Raye diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan administrasi, kepastian informasi, dan manfaat ekonomi. Bagi warga, kejelasan mengenai aset pemerintah dapat menjadi pintu untuk memahami prosedur pemanfaatan aset. Bagi pemerintah kota, data yang tervalidasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih terukur.
Tiga pendekatan dalam satu sistem
Kepala BKAD Kota Pontianak Mahardika Sari menjelaskan bahwa pengembangan Betuah Raye menggunakan tiga pendekatan utama. Ketiganya menggambarkan tahapan pengelolaan aset dari pemetaan hingga kemungkinan kerja sama ekonomi.
- Asset Intelligence untuk memetakan dan mengenali aset yang dimiliki pemerintah kota.
- Economic Intelligence untuk menghitung nilai ekonomi serta menentukan pilihan pemanfaatannya.
- Fiscal Intelligence untuk menghubungkan pemanfaatan aset dengan penguatan kapasitas fiskal daerah.
| Komponen | Fungsi yang dijelaskan |
|---|---|
| Inventarisasi | Menata dan memvalidasi data aset daerah |
| Pemanfaatan | Menentukan skema penggunaan, termasuk sewa-menyewa dan HGB |
| Kerja sama | Memudahkan calon investor melihat peluang yang tersedia |
Menurut BKAD, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memetakan aset, memperkirakan nilai ekonominya, dan menyusun skema pemanfaatan dalam satu layanan terpadu. Calon investor juga dapat memperoleh informasi mengenai peluang kerja sama melalui sistem itu. Namun, keberhasilan aplikasi tetap bergantung pada kelengkapan data, pembaruan informasi, serta kejelasan proses hukum atas aset yang ditampilkan.
Dikaitkan dengan tekanan fiskal daerah
Pemkot Pontianak mengaitkan digitalisasi pengelolaan aset dengan upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah. Mahardika menyebut kapasitas fiskal kota sedang mengalami penurunan akibat pemotongan transfer ke daerah (TKD). Dalam kondisi tersebut, aset pemerintah dipandang memiliki peluang untuk menghasilkan manfaat ekonomi apabila ditata dan dimanfaatkan secara tepat.
Meski demikian, pemanfaatan aset tidak cukup diukur dari potensi penerimaan. Pemerintah juga perlu memastikan status kepemilikan, dasar hukum penggunaan, dan keterbukaan informasi berjalan beriringan. Penataan yang rapi dapat mengurangi ketidakjelasan administrasi, sedangkan validasi memberi landasan bagi pemerintah ketika menawarkan kerja sama atau menetapkan bentuk pemanfaatan.
Peluncuran Betuah Raye menjadi langkah awal Pemkot Pontianak untuk mengubah pengelolaan aset dari pencatatan pasif menjadi sistem yang mendukung pelayanan dan pendapatan daerah. Bagi masyarakat, manfaatnya akan terlihat apabila informasi aset dapat diakses secara jelas, prosedur pemanfaatan mudah dipahami, dan pengelolaannya benar-benar menghasilkan nilai bagi kota. Karena itu, tindak lanjut setelah peluncuran—terutama pemutakhiran data dan konsistensi pengawasan—akan menentukan apakah aplikasi tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.
