JAKARTA — Penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang telah mencapai Rp653,6 triliun atau 90 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 belum diikuti percepatan belanja pemerintah daerah. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi belanja APBD secara nasional baru mencapai Rp785,27 triliun atau 61,42 persen dari total anggaran yang tersedia.
Data tersebut memperlihatkan adanya jarak antara dana yang sudah dikirim pemerintah pusat dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengubahnya menjadi belanja publik. Dengan pagu TKD sebesar Rp726,3 triliun, sebagian besar alokasi transfer telah disalurkan. Namun, dana itu belum sepenuhnya mengalir ke kegiatan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, serta layanan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
Penyerapan APBD Belum Mengalami Percepatan
Kementerian Keuangan mencatat, persentase realisasi belanja APBD hingga akhir Oktober tahun ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2025, tingkat realisasi tercatat 61,64 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran TKD belum otomatis menghasilkan kenaikan kecepatan belanja daerah.
| Komponen belanja APBD | Realisasi |
|---|---|
| Belanja pegawai | Rp369,86 triliun |
| Belanja barang dan jasa | Rp227,13 triliun |
| Belanja modal | Rp61,52 triliun |
| Belanja lainnya | Rp126,75 triliun |
Jika dilihat berdasarkan jenisnya, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp369,86 triliun. Belanja barang dan jasa tercatat Rp227,13 triliun, sedangkan belanja modal baru Rp61,52 triliun. Adapun belanja lainnya mencapai Rp126,75 triliun. Komposisi ini penting karena belanja modal berkaitan dengan pembangunan aset dan infrastruktur yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah dalam jangka lebih panjang.
Masalah Tidak Hanya pada Ketersediaan Dana
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa TKD merupakan instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah melalui APBN. Karena itu, tingginya tingkat penyaluran seharusnya dapat menjadi fondasi bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program yang telah dianggarkan.
Namun, angka realisasi APBD menunjukkan bahwa persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya uang di kas pemerintah daerah. Rendahnya penyerapan mengindikasikan adanya tantangan pada kesiapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ketika proses belanja berjalan lambat, manfaat ekonomi dari belanja pemerintah juga tertunda, termasuk bagi penyedia barang dan jasa serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada anggaran publik.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat tiga faktor yang membuat belanja daerah tetap lambat meskipun penyaluran TKD relatif tinggi. Faktor pertama yang disebutkan adalah pola penganggaran dan pelaksanaan proyek di daerah yang masih menjadi kendala. Keterangan tersebut menegaskan bahwa kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas transfer fiskal.
Menutup Kesenjangan Transfer dan Belanja
Perbedaan antara realisasi TKD dan belanja APBD perlu menjadi perhatian karena transfer pusat dirancang untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah. Tanpa pelaksanaan belanja yang memadai, dana yang telah disalurkan belum memberikan dampak maksimal terhadap aktivitas ekonomi setempat. Konsekuensinya, manfaat anggaran bagi masyarakat dapat tertunda meskipun alokasi dan penyaluran secara administratif telah berjalan.
- TKD hingga 31 Oktober 2026 terealisasi Rp653,6 triliun atau 90 persen dari pagu.
- Belanja APBD baru mencapai Rp785,27 triliun atau 61,42 persen dari pagu Rp1.278,57 triliun.
- Realisasi belanja APBD sedikit lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya.
- Belanja modal tercatat Rp61,52 triliun, lebih rendah daripada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Angka-angka tersebut memberi pesan bahwa keberhasilan kebijakan transfer tidak cukup diukur dari besarnya dana yang telah dikirim. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang tersedia dapat diterjemahkan menjadi program dan proyek yang terlaksana tepat waktu. Perbaikan pada sisi perencanaan dan pelaksanaan menjadi kunci agar transfer fiskal tidak berhenti sebagai pencairan, tetapi benar-benar mendukung layanan publik serta menggerakkan perekonomian daerah.