Akses listrik diperluas
PT PLN (Persero) memperluas layanan kelistrikan melalui program Listrik Desa (Lisdes) di wilayah tanah Papua. Sepanjang 2026, sebanyak 128 desa di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya telah dialiri listrik. Perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan dasar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tantangan geografis dan akses transportasi.
PLN juga menyiapkan kelanjutan program dengan sasaran 199 desa lainnya hingga 2027. Sumber informasi ini tidak merinci pembagian desa berdasarkan provinsi, sehingga capaian dan target khusus untuk Papua Barat belum dapat dipisahkan dari angka keseluruhan empat provinsi. Namun, Papua Barat termasuk wilayah yang masuk dalam cakupan pembangunan kelistrikan tersebut.
Jaringan dibangun sesuai kondisi wilayah
Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan mencakup Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 742,58 kilometer sirkuit. PLN juga memasang Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 286,71 kilometer sirkuit serta gardu distribusi dengan total kapasitas 7.450 kilovolt ampere.
| Komponen | Capaian 2026 |
|---|---|
| Desa yang telah dialiri listrik | 128 desa |
| Jaringan Tegangan Menengah | 742,58 kilometer sirkuit |
| Jaringan Tegangan Rendah | 286,71 kilometer sirkuit |
| Kapasitas gardu distribusi | 7.450 kVA |
| Target desa berikutnya hingga 2027 | 199 desa |
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menyampaikan bahwa pembangunan listrik di Papua tidak dapat menggunakan pola yang sama untuk semua daerah. Bentang wilayah, kondisi medan, keterbatasan akses, dan jarak antarpemukiman membuat setiap rencana perlu disesuaikan dengan karakter daerah yang dilayani.
Energi lokal untuk wilayah sulit dijangkau
Selain membangun jaringan distribusi, PLN memanfaatkan sumber energi setempat, termasuk tenaga surya dan mikrohidro. Pilihan tersebut diarahkan untuk wilayah yang sulit dijangkau melalui jaringan kabel konvensional. Pendekatan ini penting bagi kampung-kampung yang berada jauh dari pusat layanan dan memiliki tantangan aksesibilitas berbeda-beda.
Bagi masyarakat adat dan warga kampung di wilayah Papua Barat, kehadiran listrik tidak semata-mata berkaitan dengan penerangan malam hari. Layanan tersebut berhubungan dengan kemampuan warga menjalankan kegiatan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya. Karena setiap kampung memiliki kondisi sosial, geografis, dan kebutuhan yang tidak sama, pembangunan perlu memperhatikan karakter komunitas setempat serta melibatkan pemangku kepentingan di daerah.
Koordinasi menjadi bagian penting
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Roberth Rumsaur menekankan perlunya sinergi antara PLN, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Koordinasi diperlukan agar pembangunan tepat sasaran dan dapat berlangsung sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan.
- Perencanaan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis setiap desa.
- Pilihan sumber energi dapat memanfaatkan potensi lokal, seperti tenaga surya dan mikrohidro.
- Pendampingan dan koordinasi berkelanjutan diperlukan sejak persiapan hingga pembangunan.
Penekanan pada koordinasi juga menunjukkan bahwa perluasan listrik tidak berhenti pada pemasangan jaringan atau pembangunan gardu. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat lokal memiliki peran dalam memastikan kebutuhan kampung teridentifikasi dengan baik. Sumber yang tersedia tidak menjelaskan rincian mekanisme pelibatan masyarakat, tetapi menyebut pendampingan berkelanjutan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan program.
Dampak pada layanan dasar
PLN menyatakan infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak sekadar menghadirkan cahaya pada malam hari. Listrik diproyeksikan menjadi fondasi yang membantu kelancaran aktivitas harian masyarakat. Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mengapresiasi capaian tersebut dan menilai kehadiran listrik berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga.
Dalam keterangan yang tersedia, listrik disebut mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan usaha. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa akses listrik memiliki dampak lintas sektor. Meski demikian, sumber tidak memuat rincian jumlah fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, atau usaha yang telah menerima manfaat dari 128 desa tersebut.
Menunggu pemerataan hingga 2027
Target penyambungan bagi 199 desa hingga 2027 menjadi tahap berikutnya dalam agenda pemerataan kelistrikan di tanah Papua. Tantangannya tetap berkaitan dengan jarak antarpemukiman, kondisi wilayah, serta akses menuju lokasi pembangunan. Karena itu, capaian program akan sangat bergantung pada perencanaan yang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah.
Perluasan listrik di Papua Barat dan tiga provinsi lainnya memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak seragam. Pemanfaatan energi lokal, penguatan jaringan, serta komunikasi dengan pemerintah daerah dan komunitas setempat menjadi unsur yang disebut dalam program ini. Bagi warga kampung, keberhasilan berikutnya bukan hanya diukur dari jumlah desa yang tersambung, tetapi juga dari keberlanjutan layanan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.
