Pemerintah menempatkan hilirisasi mineral sebagai motor utama pengembangan industri dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Jakarta pada awal Oktober 2026.
Konstruksi kebijakan dan kontribusi investasi
Rosan menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak lagi sekadar mendorong proses pengolahan bahan mentah, melainkan membangun ekosistem industri terintegrasi yang menghubungkan pertambangan, pemrosesan, manufaktur, energi bersih, dan teknologi. Menurutnya, strategi ini berhasil menarik investasi signifikan dan mengubah pola alokasi modal di sektor-sektor terkait.
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Kontribusi terhadap total investasi | 30% |
| Nilai investasi | US$61 miliar |
| Kenaikan investasi | 7,2% |
Angka-angka tersebut menunjukkan hilirisasi menjadi kontributor utama dalam komposisi investasi nasional, sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan memperkuat rantai nilai domestik.
Fokus pada komoditas strategis dan integrasi rantai nilai
Rosan menekankan Indonesia memiliki cadangan penting untuk komoditas seperti nikel, bauksit, dan tembaga, yang menjadi dasar pengembangan industri hilir. Salah satu langkah nyata yang disebut adalah strategi Grup MIND ID, yang mengarahkan pengembangan pada beberapa komoditas strategis agar tidak berhenti pada tahap ekstraksi saja.
Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pembangunan fasilitas pengolahan, pengembangan manufaktur turunan, serta inisiasi industri daur ulang untuk mendukung konsep ekonomi sirkular. Pada komoditas nikel, misalnya, pengembangan diarahkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) dan pihak-pihak terkait.
"Kita adalah rumah bagi beberapa cadangan paling penting di dunia untuk nikel, bauksit, tembaga, dan mineral kritis strategis lainnya. Tujuan kita adalah membangun industri. Itulah sebabnya hilirisasi tetap menjadi pilar utama dari strategi ekonomi kita,"
Kutipan tersebut menggambarkan tekad pemerintah untuk menggeser orientasi sektor pertambangan dari pemasok bahan mentah menuju pembentuk industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah lebih besar.
Implikasi ekonomi dan tantangan implementasi
Pergeseran kebijakan ke hilirisasi membawa beberapa implikasi penting bagi ekonomi nasional:
- Peningkatan penyerapan investasi pada sektor manufaktur dan pemrosesan, terlihat dari kontribusi 30% terhadap total investasi;
- Penguatan rantai pasok domestik yang memungkinkan nilai tambah tetap berada di dalam negeri dan mengurangi kerentanan pada fluktuasi pasar internasional;
- Transisi ke energi bersih melalui pengembangan komoditas baterai dan kendaraan listrik, yang membuka peluang industri baru.
Namun, transformasi ini bukan tanpa hambatan. Pembangunan fasilitas hilirisasi memerlukan modal besar, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan yang konsisten antara pusat dan daerah. Selain itu, pentingnya pengelolaan lingkungan dan tata kelola pertambangan yang baik menjadi prasyarat agar nilai tambah tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan sosial.
Langkah selanjutnya
Pemerintah dan pelaku usaha kini harus memperkuat koordinasi untuk menyelesaikan kendala investasi dan regulasi. Upaya membangun ekosistem terintegrasi menuntut sinkronisasi kebijakan hilirisasi, insentif investasi, pembangunan infrastruktur, serta standar lingkungan dan teknologi yang mendukung industrialisasi berkelanjutan.
Dengan kontribusi investasi yang signifikan, hilirisasi berpotensi menjadi pendorong utama transformasi ekonomi Indonesia. Keberhasilan implementasi akan menentukan sejauh mana sumber daya mineral dapat menjadi basis industri yang memacu pertumbuhan, lapangan kerja, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
— Pelaporan dari Jakarta
