Hasil survei Poltracking Indonesia menempatkan isu ekonomi sebagai titik keprihatinan publik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam rilis yang dipublikasikan pada 19 Oktober 2026, Poltracking mencatat 57,8% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi.
Rincian temuan survei
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, memaparkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi hanya mencapai 36,8%, sedangkan penilaian keseluruhan terhadap kinerja pemerintah tercatat pada angka 55,3%. Distribusi jawaban terkait kinerja ekonomi menurut survei adalah sebagai berikut:
| Kelompok responden | Persentase |
|---|---|
| Sangat puas | 4,3% |
| Cukup puas | 32,5% |
| Kurang puas | 47,9% |
| Sangat tidak puas | 9,9% |
| Tidak tahu / tidak jawab | 5,4% |
Faktor yang mempengaruhi kepuasan publik
Meski penilaian terhadap ekonomi cenderung negatif, survei juga mencatat beberapa program pemerintah yang dianggap berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat. Dua pendorong utama kepuasan publik yang disebutkan adalah:
- Penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran, sebesar 16,5% dari respons.
- Program makan bergizi gratis (MBG) yang memperoleh dukungan sebesar 15%.
"Ada catatan kritis terutama di bidang ekonomi kepuasannya hanya 36,8% yang tidak puas 57,8%,"
Hanta menegaskan bahwa angka kepuasan publik yang relatif stagnan dibandingkan survei sebelumnya menjadi peringatan agar pemerintah menghadirkan terobosan kebijakan ekonomi.
Konsekuensi dan arah kebijakan
Data ini berimplikasi pada sejumlah hal strategis. Pertama, tingkat ketidakpuasan mayoritas pada sektor ekonomi dapat menekan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola isu lapangan kerja, daya beli, dan inflasi—meskipun survei tidak merinci persepsi pada subsektor tersebut. Kedua, masih adanya dukungan terhadap program sosial menunjukkan bahwa intervensi bersifat langsung pada kesejahteraan rumah tangga tetap menjadi instrumen penting untuk mempertahankan tingkat kepuasan publik.
Beberapa konsekuensi praktis yang layak diperhatikan pembuat kebijakan adalah:
- Perlunya evaluasi program ekonomi yang bersifat makro dan mikro untuk mengidentifikasi hambatan yang dirasakan publik.
- Penajaman sasaran bantuan sosial dan program makan bergizi agar berdampak lebih luas terhadap ketahanan pangan dan konsumsi rumah tangga.
- Perumusan terobosan kebijakan yang lebih komunikatif sehingga publik memahami tujuan dan hasil jangka menengah dari kebijakan ekonomi.
Catatan metodologis dan langkah berikutnya
Hanta mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri meski indeks kepuasan keseluruhan masih di atas 50%. Menurutnya, tren stagnan yang terlihat sejak survei Oktober 2025 menuntut langkah kebijakan yang lebih konkret dan terukur. Survei Poltracking memberi gambaran bahwa publik menghargai bantuan langsung, namun tetap menuntut perbaikan kinerja ekonomi secara menyeluruh.
Temuan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi ekonomi yang bisa meningkatkan keterlibatan pelaku usaha, memperbaiki distribusi manfaat pertumbuhan, serta meredam kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi sehari-hari. Pemantauan opini publik secara berkala juga akan berguna untuk mengukur efektivitas langkah korektif yang diambil.
Secara ringkas, survei Poltracking menempatkan isu ekonomi sebagai fokus utama yang memerlukan perhatian strategis pemerintah agar angka kepuasan publik meningkat dalam periode berikutnya.
