Polisi mengidentifikasi 30 korban
BATAM — Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengungkap tiga perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural. Dari tiga perkara tersebut, polisi mengidentifikasi 30 orang sebagai korban dan menetapkan enam tersangka.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri AKBP Suyono menyampaikan perkembangan penanganan perkara itu dalam konferensi pers di Mapolda Kepri, Kamis (29/10/2026). Tiga perkara tersebut menggunakan pola berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan perekrutan atau pengiriman warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa memenuhi mekanisme penempatan yang dipersyaratkan.
Rangkaian kasus itu memperlihatkan adanya tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan, pengiriman calon pekerja menggunakan sarana transportasi laut, serta perekrutan perempuan untuk bekerja di Malaysia. Polisi masih menggunakan istilah dugaan dalam perkara tersebut karena proses hukum terhadap para tersangka berjalan sesuai ketentuan.
| Perkara | Korban | Tujuan | Tersangka |
|---|---|---|---|
| Perekrutan tenaga pengecatan | 13 laki-laki | Singapura | 1 orang |
| Pengiriman menggunakan speedboat | 16 WNI, termasuk seorang bayi | Malaysia | 4 orang |
| Perekrutan seorang perempuan | 1 orang | Malaysia | 1 orang |
Korban dijanjikan pekerjaan di Singapura
Perkara pertama melibatkan 13 laki-laki yang direkrut dengan tawaran bekerja sebagai blaster painter atau tenaga pengecatan modul di Singapura. Dalam perekrutan itu, calon pekerja disebut memperoleh informasi mengenai upah sebesar 5 dolar Singapura per jam serta uang makan 10 dolar Singapura per hari.
Namun, menurut penyidik, proses pengurusan keberangkatan mereka diduga tidak memenuhi persyaratan penempatan sebagai PMI. Polisi menetapkan HM alias A sebagai tersangka dalam perkara ini. Ia diduga berperan mengatur keberangkatan para calon pekerja menuju Singapura melalui jalur nonprosedural.
"Para korban dijanjikan upah 5 dolar Singapura per jam dan uang makan 10 dolar Singapura per hari. Namun, proses pengurusan keberangkatan mereka diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai PMI," kata Suyono.
Informasi mengenai upah menjadi bagian dari pola perekrutan dalam perkara tersebut. Bagi calon pekerja, tawaran penghasilan dapat menjadi pertimbangan utama untuk menerima pekerjaan di luar negeri. Akan tetapi, Polda Kepri menyoroti bahwa besarnya tawaran tidak menghapus kewajiban untuk memastikan keberangkatan berlangsung melalui prosedur resmi.
Pengiriman laut menuju Malaysia
Perkara kedua berkaitan dengan dugaan pengiriman 16 warga negara Indonesia ke Malaysia menggunakan speedboat. Dalam rombongan itu terdapat seorang bayi. Keberadaan bayi dalam perjalanan tersebut turut tercatat dalam pengungkapan perkara oleh penyidik Polda Kepri.
Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni AN, FH, JN, dan SW. Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam proses pengiriman calon pekerja. Peran yang disebut penyidik mencakup keterlibatan sebagai anak buah kapal, pengurusan calon PMI, dan koordinasi pemberangkatan.
Perkara ini menunjukkan bahwa pengiriman calon pekerja tidak hanya melibatkan pihak yang merekrut. Ada pula pihak lain yang diduga membantu menyiapkan perjalanan dan mengoordinasikan keberangkatan. Suyono mengatakan setiap tersangka memiliki peran dalam proses pengiriman tersebut.
"Sebanyak empat orang ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing memiliki peran dalam proses pengiriman calon pekerja tersebut," ujar Suyono.
Satu perempuan direkrut untuk bekerja di Malaysia
Adapun perkara ketiga menyangkut seorang perempuan yang diduga direkrut untuk bekerja di Malaysia. Berdasarkan pengungkapan Polda Kepri, perekrutan itu juga dilakukan tanpa melalui mekanisme penempatan resmi. Polisi menetapkan satu tersangka dalam perkara tersebut, sehingga total tersangka dari tiga kasus mencapai enam orang.
Rincian mengenai identitas tersangka dalam perkara ketiga, bentuk pekerjaan yang ditawarkan, serta tahapan keberangkatannya belum disampaikan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, informasi mengenai kasus tersebut perlu ditempatkan secara terbatas pada fakta bahwa terdapat seorang perempuan yang diduga direkrut untuk bekerja di Malaysia dan perkara itu ditangani sebagai bagian dari pengungkapan TPPO serta penempatan PMI nonprosedural.
Risiko penempatan tanpa prosedur
Ketiga perkara tersebut menegaskan perhatian aparat terhadap perekrutan tenaga kerja lintas negara dari wilayah Kepulauan Riau. Modus yang diungkap tidak seragam: calon pekerja ditawari pekerjaan dengan perincian penghasilan, diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan speedboat, atau direkrut untuk bekerja di negara tujuan tanpa proses penempatan resmi.
Bagi masyarakat yang memperoleh tawaran kerja ke luar negeri, perkara ini menjadi pengingat untuk tidak hanya mempertimbangkan upah. Informasi tentang pihak perekrut, tujuan pekerjaan, dan tata cara keberangkatan perlu dipastikan sebelum seseorang mengambil keputusan. Polisi dalam pengungkapan ini secara khusus mempersoalkan keberangkatan yang diduga tidak memenuhi persyaratan sebagai PMI.
- Tiga perkara ditangani Ditreskrimum Polda Kepri.
- Jumlah korban yang diidentifikasi mencapai 30 orang.
- Enam tersangka ditetapkan dengan peran berbeda dalam perekrutan dan pengiriman.
- Tujuan penempatan yang disebut dalam perkara ialah Singapura dan Malaysia.
Polda Kepri belum menyampaikan perkembangan lanjutan mengenai status seluruh korban, termasuk proses pendampingan atau pemulangan mereka. Penyidik juga masih menangani perkara berdasarkan peran masing-masing tersangka. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
