Penyidikan menetapkan dua tersangka
Polresta Sorong menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya. Pengadaan tersebut berkaitan dengan tahun anggaran 2024, sedangkan nilai kerugian negara yang sedang ditangani penyidik diperkirakan sekitar Rp477 juta.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sorong AKP Afriangga U Tan menyampaikan penetapan tersangka itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara bersama penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya. Gelar perkara tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan status hukum dua orang yang sebelumnya didalami keterlibatannya dalam pengadaan pakaian dinas tersebut.
“Dari hasil gelar perkara, ditetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas dengan kerugian negara sekitar Rp477 juta.”
Afriangga mengatakan penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan. Keterangan itu menunjukkan bahwa pemeriksaan belum berhenti pada penetapan tersangka, melainkan masih diarahkan untuk mengurai rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pejabat dan staf menjadi tersangka
Dua tersangka yang disebut penyidik berinisial JN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPR Papua Barat Daya, dan ES, seorang staf yang diperbantukan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Keduanya disebut memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan pakaian dinas ASN di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya.
Polresta Sorong telah mengirimkan surat panggilan pertama kepada kedua tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Pemanggilan itu merupakan bagian dari tahapan penyidikan setelah status hukum keduanya ditetapkan melalui gelar perkara. Penyidik selanjutnya perlu memperoleh keterangan langsung dari para tersangka untuk melengkapi konstruksi perkara yang sedang disusun.
| Unsur perkara | Keterangan |
|---|---|
| Objek dugaan korupsi | Pengadaan pakaian dinas ASN |
| Instansi | Sekretariat DPR Papua Barat Daya |
| Tahun anggaran | 2024 |
| Perkiraan kerugian negara | Sekitar Rp477 juta |
| Tersangka | JN dan ES |
Pemeriksaan direncanakan di Lapas Manokwari
Penyidik belum dapat langsung memeriksa kedua tersangka di lokasi yang biasa digunakan untuk pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, JN dan ES saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Manokwari karena terjerat perkara dugaan korupsi lain, yakni pengadaan pakaian dinas anggota DPR Papua Barat Daya.
Atas kondisi tersebut, Polresta Sorong berencana mendatangi Lapas Manokwari untuk memeriksa keduanya. Rencana itu memungkinkan penyidik melanjutkan proses pemeriksaan tanpa menunggu perpindahan tempat kedua tersangka. Pemeriksaan di lembaga pemasyarakatan juga akan menjadi bagian penting untuk memperjelas keterangan mereka terkait perkara pengadaan pakaian dinas ASN.
Fakta bahwa kedua tersangka sedang berada di Lapas Manokwari dalam perkara lain menjadi konteks penting dalam perkembangan kasus ini. Namun, perkara pengadaan pakaian dinas ASN tetap merupakan perkara tersendiri yang sedang didalami Polresta Sorong bersama unsur penyidik tindak pidana korupsi Polda Papua Barat Daya. Penetapan tersangka dalam perkara ini tidak dengan sendirinya menggantikan proses hukum pada perkara lain.
Dasar sangkaan dan proses hukum
Dalam perkara tersebut, penyidik menyangkakan kedua tersangka melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal itu dicantumkan sebagai dasar sangkaan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
Perkara ini masih berada pada tahap penyidikan. Karena itu, keterangan mengenai dugaan penyimpangan, peran masing-masing tersangka, dan besaran kerugian negara masih menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum. Status tersangka menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki dasar untuk melanjutkan perkara, tetapi pembuktian selanjutnya tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Akuntabilitas pengadaan menjadi perhatian publik
Pengadaan pakaian dinas menggunakan anggaran pemerintah sehingga prosesnya berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Ketika penyidik menemukan dugaan penyimpangan dan memperkirakan kerugian sekitar Rp477 juta, perhatian publik tertuju pada bagaimana pengadaan itu direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan.
- Penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan pakaian dinas ASN.
- Pemeriksaan terhadap JN dan ES dijadwalkan dilakukan di Lapas Manokwari karena keduanya sedang berada di sana.
- Perkara menyangkut anggaran Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun 2024 dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp477 juta.
Polresta Sorong belum menyampaikan rincian lebih jauh mengenai bentuk penyimpangan maupun tahapan pengadaan yang diduga bermasalah. Keterangan resmi yang disampaikan baru memuat penetapan dua tersangka, perkiraan kerugian negara, rencana pemeriksaan, serta pasal yang disangkakan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan pendalaman alat bukti oleh penyidik.
Bagi masyarakat Papua Barat Daya, penanganan perkara ini menjadi ujian terhadap transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan lembaga pemerintahan daerah. Proses hukum yang terbuka dan berbasis bukti diperlukan agar perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka, sekaligus memastikan setiap pihak memperoleh haknya sesuai hukum hingga perkara memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
