SEMARANG — Kepolisian Daerah Jawa Tengah bersama jajaran mengungkap 59 perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, LPG bersubsidi, serta pertambangan mineral dan batu bara ilegal dalam rentang 14 Oktober hingga 13 November 2026. Penindakan itu menempatkan persoalan distribusi energi dan pengelolaan sumber daya alam sebagai perhatian penting di wilayah Jawa Tengah.
Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 79 orang sebagai tersangka. Nilai potensi kerugian negara dan penyalahgunaan subsidi yang berhasil diungkap diperkirakan mencapai Rp50.078.766.928, atau lebih dari Rp50 miliar. Angka itu disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah kepala kepolisian resor. Penyampaian hasil penindakan juga dilakukan secara serentak melalui sambungan daring di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
Puluhan perkara terkait BBM bersubsidi
Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi bagian terbesar dari pengungkapan itu. Polisi menangani 46 perkara dengan jumlah 61 tersangka. Dalam proses penindakan, petugas mengamankan 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta menemukan 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.
| Rincian pengungkapan | Jumlah |
|---|---|
| Total perkara | 59 kasus |
| Total tersangka | 79 orang |
| Perkara BBM bersubsidi | 46 kasus |
| Tersangka perkara BBM | 61 orang |
| BBM yang diamankan | 63.219 liter |
| Nilai potensi kerugian dan penyalahgunaan subsidi | Rp50.078.766.928 |
Modus yang ditemukan menunjukkan bahwa penyalahgunaan tidak hanya berlangsung pada satu tahap. Pelaku disebut membeli BBM bersubsidi berulang kali di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum untuk ditampung dan kemudian dijual kembali. Sebagian kendaraan juga dimodifikasi agar mampu membawa muatan lebih besar dibandingkan kapasitas normal.
Polisi turut menemukan penggunaan kode QR dan nomor polisi kendaraan yang berbeda untuk melakukan pembelian berulang. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana sarana administrasi pembelian dapat disalahgunakan untuk mengakses BBM bersubsidi di luar peruntukannya. Dalam kasus lain, BBM disedot dari tangki kendaraan lalu dipindahkan ke jeriken, drum, atau wadah penampungan lainnya.
"Ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat."
Penyalahgunaan rekomendasi hingga pencampuran BBM
Selain pembelian berulang, petugas mengungkap penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Surat yang semestinya menjadi dasar pembelian untuk kebutuhan tertentu digunakan untuk mendukung penjualan kembali. Polisi juga menemukan rangkaian kegiatan berupa penimbunan dan pengangkutan BBM, termasuk pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.
Bagi masyarakat, penyimpangan semacam itu berpotensi mengganggu tujuan utama subsidi. BBM bersubsidi disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak, sehingga pengalihan komoditas tersebut ke kegiatan penjualan kembali dapat memperlebar jarak antara kebijakan subsidi dan manfaat yang diterima pengguna akhir. Dalam pengungkapan ini, polisi menyatakan menemukan barang bukti dalam jumlah besar serta kendaraan yang digunakan untuk mendukung praktik tersebut.
Pengawasan lintas lembaga diperlukan
Kehadiran unsur kepolisian, Dinas ESDM, dan Pertamina Patra Niaga dalam konferensi pers memperlihatkan bahwa pengawasan distribusi energi dan penanganan pertambangan ilegal melibatkan lebih dari satu institusi. Koordinasi diperlukan karena perkara yang diungkap menyentuh aspek penegakan hukum, distribusi komoditas bersubsidi, serta pengelolaan sumber daya alam.
Dari keseluruhan perkara, sebanyak 13 kasus lainnya berada dalam kelompok perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dan pertambangan mineral serta batu bara ilegal. Sumber pengungkapan tersebut tidak merinci pembagian jumlah kasus maupun tersangka untuk masing-masing kategori, tetapi seluruhnya masuk dalam rangkaian penindakan selama 30 hari yang dilakukan Polda Jawa Tengah dan jajaran.
Pengungkapan ini juga menegaskan bahwa persoalan subsidi tidak berhenti pada ketersediaan barang di tingkat penyalur. Mekanisme pembelian, penggunaan identitas kendaraan, pemanfaatan rekomendasi, penyimpanan, pengangkutan, hingga penjualan kembali menjadi bagian dari rantai yang diawasi aparat. Karena itu, data penindakan dan barang bukti yang disampaikan kepolisian menjadi gambaran mengenai pola pelanggaran yang sedang ditangani di Jawa Tengah.
Dengan 79 tersangka dan nilai potensi kerugian lebih dari Rp50 miliar, perkara tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan subsidi dan kegiatan pertambangan tanpa izin. Penindakan itu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai alasan utama untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tidak beralih menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang tidak berhak.
