Makassar — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Triwulan II tahun 2026 menunjukkan tren positif dengan laju pertumbuhan sebesar 5,59 persen (year on year), mengungguli angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen. Data ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel dalam rilis kinerja APBN Sulsel tahun anggaran 2026, Selasa, 27 Oktober 2026.
Indikator inflasi dan kesejahteraan
Dalam rilis tersebut, pihak Kementerian Keuangan mencatat inflasi di Sulsel relatif terkendali. Beberapa indikator inflasi yang dilaporkan antara lain inflasi bulan ke bulan (m-to-m) sebesar 0,70 persen, year on year (y-on-y) sebesar 3,75 persen, dan year to date (y-to-d) sebesar 3,22 persen. Selain itu, terdapat perbaikan indikator kesejahteraan di sektor produksi pangan dan kelautan, terlihat dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
"Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 tetap terjaga pada angka 5,59%, di atas pertubuhan nasional 5,29%,"
Menurut rilis yang dikutip, nilai tukar petani meningkat sebesar 2,79 persen menjadi 125,94, sementara nilai tukar nelayan naik sebesar 0,52 persen menjadi 127,49 (m-to-m). Kenaikan indikator ini memberi sinyal perbaikan pendapatan di sektor primer yang menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan dan pesisir.
Realisasi belanja negara dan fokus belanja modal
Hingga akhir September 2026, realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp 40,75 triliun, tumbuh 10,39 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala perwakilan mendorong pemanfaatan triwulan IV untuk mempercepat pelaksanaan anggaran agar program prioritas berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel hingga 30 September 2026 terealisasi sebesar Rp 18,15 triliun atau 66,60 persen dari pagu Rp 27,26 triliun. Komponen belanja tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
| Komponen | Realisasi | Pagu | Persentase Realisasi |
|---|---|---|---|
| Belanja Negara (s/d Sept) | Rp 40,75 triliun | - | - |
| Belanja Pemerintah Pusat (BPP) | Rp 18,15 triliun | Rp 27,26 triliun | 66,60% |
| Belanja Modal | Rp 2,66 triliun | Rp 4,31 triliun | 61,55% |
| Bantuan Sosial | Rp 19,52 miliar | Rp 23,45 miliar | 83,27% |
Prioritas penggunaan anggaran
Rilis menyebutkan beberapa alokasi belanja modal yang sudah terealisasi dan ditujukan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, antara lain:
- Pembangunan 9 Sekolah Rakyat;
- Konstruksi cetak sawah;
- Fasilitas Pelabuhan Larea-rea, Sinjai;
- Perkuatan hilir Bendungan Pamukkulu, Takalar.
Selain belanja modal, belanja bantuan sosial diarahkan pada asistensi rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan napza dan ODHIV. Realisasi bantuan sosial tercatat Rp 19,52 miliar atau 83,27 persen dari pagu Rp 23,45 miliar.
Implicasi ekonomi dan catatan ke depan
Pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program yang menstimulasi lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor primer. Namun, keberlanjutan tren ini bergantung pada efektivitas penyerapan anggaran di triwulan IV, penanganan inflasi yang tetap stabil, dan kesinambungan program infrastruktur yang menyentuh wilayah pedesaan dan pesisir.
Penguatan belanja modal untuk infrastruktur pertanian dan pelabuhan kecil berpotensi memperbaiki rantai pasok komoditas lokal dan menurunkan biaya logistik. Sementara itu, peningkatan NTP dan NTN perlu diikuti kebijakan yang meningkatkan akses pasar, pembinaan teknik produksi, serta perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
Menjelang akhir tahun anggaran, otoritas daerah dan pusat di Sulsel menghadapi tugas untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas agar realisasi anggaran tidak sekadar memenuhi target fiskal, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat.
Pelaporan kinerja APBN Sulsel ini menjadi acuan bagi pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal dan rencana aksi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Irfan Lubis, Koresponden — Sulawesi Selatan
