Penelusuran sumber material
BAUBAU – DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menyiapkan konsultasi dengan kementerian terkait untuk memperoleh kepastian mengenai legalitas sumber material timbunan yang digunakan dalam proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari. Langkah tersebut ditempuh setelah muncul pertanyaan mengenai status perizinan lokasi pengambilan material, ketentuan pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta kesesuaian kawasan quarry dengan rencana tata ruang daerah.
Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri mengatakan lembaganya masih mendalami persoalan tersebut sebelum menentukan langkah lanjutan. Menurut dia, konsultasi ke pemerintah pusat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam menyikapi pungutan pajak MBLB dari lokasi yang kelengkapan izinnya belum dipastikan.
“Soal ini kita coba dalami dulu, dalam waktu dekat kita akan konsultasikan di Kementerian mengenai pungutan pajak kepada lokasi quarry yang belum berizin ini,” ujar Ardin Jufri, Selasa (3/11/2026).
Selain menyangkut penerimaan daerah, DPRD juga akan menelusuri kesesuaian lokasi pengambilan material dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan kawasan yang dimanfaatkan sebagai sumber material memang dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan berdasarkan perencanaan ruang yang berlaku.
Status kawasan dan penerimaan daerah
Ardin menyebut Kota Baubau saat ini belum memiliki peraturan daerah tentang RTRW. Dokumen yang tersedia masih berupa rancangan. Berdasarkan rancangan tersebut, lokasi di Waborobo disebut tidak berada dalam zona pertambangan. Namun, keterangan itu masih menjadi bagian dari penelusuran DPRD dan belum menjadi keputusan akhir mengenai legalitas kegiatan di lokasi tersebut.
Data yang telah disampaikan sebelumnya menunjukkan bahwa dua pemasok material untuk proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari telah menyetorkan pajak MBLB kepada pemerintah daerah dengan jumlah keseluruhan Rp60 juta. Masing-masing pemasok disebut menyuplai material sekitar 30.000 meter kubik. Angka setoran dan volume tersebut menjadi data penting dalam pembahasan, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai asal material maupun jumlah total timbunan yang telah dipakai.
| Unsur yang disoroti | Informasi yang tersedia |
|---|---|
| Pemasok material | 2 pemasok |
| Volume tiap pemasok | Sekitar 30.000 meter kubik |
| Total pajak MBLB | Rp60 juta |
| Lokasi yang disebut | Waborobo |
Rangkaian data tersebut membuat DPRD menempatkan persoalan quarry bukan semata-mata sebagai perkara pembayaran pajak. Lembaga legislatif daerah juga perlu memperoleh kejelasan tentang hubungan antara sumber material, izin kegiatan, rencana tata ruang, dan kebutuhan proyek bandara. Kepastian atas aspek-aspek itu penting agar penggunaan material untuk pekerjaan infrastruktur pemerintah memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menunggu kepastian dari kementerian
Hingga kini, DPRD Baubau belum menyampaikan hasil akhir penilaian mengenai legalitas lokasi pengambilan material atau menetapkan adanya pelanggaran. Konsultasi dengan kementerian direncanakan untuk memperjelas ketentuan yang berlaku, khususnya terkait pemungutan pajak MBLB apabila lokasi quarry belum dipastikan memiliki izin lengkap. Setelah memperoleh penjelasan, DPRD akan mendalami kembali persoalan tersebut dengan mempertimbangkan data pajak, volume material, status kawasan, dan dokumen proyek yang tersedia.
Bagi Pemerintah Kota Baubau, kejelasan itu berkaitan dengan dua kepentingan sekaligus, yakni tertib pengelolaan penerimaan daerah dan kepastian pelaksanaan pembangunan Bandara Betoambari. Sementara itu, informasi mengenai total material yang telah digunakan serta status seluruh lokasi sumbernya masih menunggu penelusuran lebih lanjut. DPRD menyatakan proses konsultasi dan pendalaman diperlukan sebelum kesimpulan mengenai quarry proyek tersebut disampaikan.
- DPRD Baubau akan berkonsultasi dengan kementerian terkait aturan pajak MBLB.
- Lokasi Waborobo disebut tidak termasuk zona pertambangan dalam rancangan RTRW.
- Dua pemasok telah menyetor pajak MBLB sebesar Rp60 juta, tetapi total volume material masih perlu diperjelas.
