BEKASI — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan percepatan penyelesaian normalisasi Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang melintasi tiga kecamatan di Kabupaten Bekasi agar proyek sepanjang 16 kilometer tuntas pada tahun 2026. Kegiatan itu dimaksudkan untuk mengurangi risiko banjir yang kerap mengganggu permukiman dan lahan pertanian di wilayah tersebut.
Target penyelesaian dan kebutuhan anggaran
Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan pada Senin (26/10/2026), pengerjaan normalisasi tersisa sekitar satu kilometer. Gubernur meminta agar sisa pekerjaan diselesaikan segera dan mendorong Pemkab Bekasi untuk menutup kekurangan anggaran yang diperlukan.
“Harus kelar tahun ini. Butuh biaya berapa untuk sisanya? Rp2 miliar itu selesai lah sama Kabupaten Bekasi saja,”
Komentar tersebut disampaikan gubernur saat memantau lokasi pekerjaan di Kabupaten Bekasi. Pemerintah provinsi menyatakan kesiapan membantu pembongkaran dan pembangunan kembali sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran sungai.
Jembatan dan hambatan aliran
Salah satu perhatian utama adalah keberadaan tiga infrastruktur jembatan di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, yang menurut penilaian dapat mengurangi kapasitas aliran air menuju Kali CBL. Pemprov menyatakan akan mendukung pembangunan kembali jembatan tersebut setelah dilakukan pembongkaran agar aliran sungai lebih lancar.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menawarkan bantuan untuk normalisasi Kali Mati di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi. Kali tersebut mengalami sedimentasi tinggi sehingga sebagian aliran berubah fungsi menjadi kebun warga, yang menuntut penanganan segera agar fungsi hidrologis dan irigasi dapat dipulihkan.
Respons pemerintah kabupaten
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyambut positif dukungan provinsi dan memastikan akan menutup kekurangan anggaran agar normalisasi Kali CBL selesai sesuai target tahun ini.
“Kita akan selesaikan normalisasi Kali CBL tahun ini dan kekurangan anggarannya akan segera kita selesaikan tahun ini juga sehingga normalisasi dari Cikarang hingga pertemuan Kali Bekasi ini bisa cepat tuntas,”
Pernyataan pemerintah kabupaten menunjukkan kesepakatan antara tingkat provinsi dan kabupaten untuk memprioritaskan penyelesaian proyek yang berdampak pada pengurangan risiko banjir dan pemulihan fungsi sungai.
Urgensi dan langkah pendanaan
Gubernur mengingatkan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi sehingga penanganan sungai menjadi prioritas. Untuk menutup biaya mendesak, Pemprov menyatakan siap menggunakan pos Biaya Tak Terduga (BTT) jika diperlukan, dengan opsi melanjutkan pekerjaan ke tahun berikutnya apabila tidak selesai dalam masa anggaran berjalan.
Dampak bagi masyarakat dan pertanian
Normalisasi Kali CBL dan penanganan Kali Mati memiliki dua fungsi utama: mencegah genangan dan banjir di permukiman, serta memulihkan saluran irigasi bagi petani. Sedimentasi yang mengubah aliran menjadi lahan produktif informal mengindikasikan hilangnya kapasitas sungai untuk menampung dan menyalurkan air secara optimal.
Perbaikan jembatan dan pelebaran aliran yang direncanakan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas saluran dan menurunkan frekuensi banjir musim hujan, khususnya pada wilayah dataran rendah yang selama ini rawan terdampak.
Rencana kerja dan lokasi terdampak
Secara garis besar, fokus penanganan meliputi normalisasi sepanjang 16 kilometer Kali CBL yang membentang melalui:
- Kecamatan Cibitung
- Kecamatan Tambun Utara
- Kecamatan Sukawangi
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Panjang total | 16 km |
| Sisa pengerjaan | 1 km |
| Perkiraan tambahan anggaran yang disinggung | Rp2 miliar |
Pelaksanaan pembongkaran jembatan dan normalisasi saluran akan membutuhkan koordinasi lintas instansi, termasuk dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, serta pemerintah desa setempat untuk mengatur akses dan kompensasi jika diperlukan.
Catatan penutup
Penuntasan proyek normalisasi ini menjadi ujian nyata koordinasi anggaran dan teknis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Jika selesai sesuai rencana, upaya tersebut diharapkan mengurangi kerentanan banjir di wilayah pesisir hilir serta mengembalikan fungsi sungai sebagai penopang irigasi dan drainase. Namun, keberlanjutan pemeliharaan pascaperbaikan juga menjadi faktor penentu agar manfaat jangka panjang dapat dirasakan masyarakat.
Surya Wijayaaji, Koresponden — Jawa Barat, ZTL.
