TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan kepada DPRD dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026). Dokumen tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026 di ruang rapat DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Dalam pemaparannya, Muhammad Sinen menyebut penyusunan anggaran berlangsung ketika pemerintah daerah menghadapi tekanan ekonomi dan ruang fiskal yang terbatas. Situasi itu, menurut dia, dipengaruhi oleh perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat, kewajiban belanja yang meningkat, serta kebutuhan untuk menjaga pemenuhan layanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
"Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan," kata Muhammad Sinen.
Target pendapatan dan rencana belanja
Dalam rancangan yang disampaikan kepada DPRD, pemerintah daerah mematok pendapatan sebesar Rp915.461.365.764, atau sekitar Rp915,46 miliar. Sumber penerimaan itu terbagi atas pendapatan asli daerah, transfer, serta kelompok pendapatan daerah lain yang sah. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa transfer pemerintah masih menjadi bagian terbesar dari rancangan pendapatan Kota Tidore Kepulauan.
| Komponen | Rencana anggaran |
|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp915.461.365.764 |
| Pendapatan asli daerah | Rp82.110.770.924 |
| Pendapatan transfer | Rp825.863.556.292 |
| Lain-lain pendapatan yang sah | Rp7.487.038.548 |
| Belanja daerah | Rp986.518.497.631 |
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp986.518.497.631, atau sekitar Rp986,52 miliar. Belanja tersebut mencakup belanja operasi sebesar Rp779.550.644.929, belanja modal Rp122.119.146.702, belanja tidak terduga Rp5 miliar, serta belanja transfer Rp79.848.706.000. Rincian itu menjadi bagian dari bahan pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD dalam proses penyusunan APBD 2027.
Fokus layanan dasar dan wilayah kepulauan
Arah kebijakan anggaran yang disampaikan wali kota menempatkan pemenuhan pelayanan dasar sebagai perhatian utama. Pemerintah daerah menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai sektor prioritas, disertai pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau. Bagi Kota Tidore Kepulauan, agenda konektivitas memiliki kaitan langsung dengan mobilitas warga dan hubungan antarwilayah yang dipisahkan oleh laut.
- Pemenuhan layanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.
- Pembangunan infrastruktur serta penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
- Pengembangan pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
- Penanggulangan kemiskinan serta penguatan ekonomi masyarakat.
Selain pelayanan publik dan pembangunan fisik, pemerintah daerah mengarahkan belanja untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Sektor yang disebut dalam kebijakan tersebut meliputi pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata. Pemerintah juga memasukkan penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari prioritas pembangunan dalam rancangan anggaran tahun depan.
Optimalisasi pendapatan asli daerah
Untuk memperkuat sisi penerimaan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyatakan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset milik daerah, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam rancangan tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924. Adapun pendapatan transfer ditargetkan Rp825.863.556.292, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp7.487.038.548.
Muhammad Sinen menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus diarahkan pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Setelah penyampaian rancangan dan nota keuangan dalam rapat paripurna, materi APBD 2027 menjadi dasar pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan. Proses tersebut akan menentukan penajaman prioritas, kesesuaian belanja dengan kemampuan fiskal, serta arah pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah kota.
"Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan," ujar Sinen.