Ternate – Penerimaan negara dari Maluku Utara mencapai Rp4,99 triliun hingga September 2026 atau setara 82,73 persen dari target tahunan sebesar Rp6,04 triliun. Pada periode yang sama, realisasi belanja pemerintah pusat di provinsi tersebut baru mencapai 70,95 persen dari pagu anggaran.
Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara capaian penerimaan dan penyerapan belanja pemerintah hingga berakhirnya kuartal III 2026. Informasi itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara, Sakop, dalam Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Oktober 2026 di Kantor Wilayah DJPb Maluku Utara, Ternate, Rabu (28/10/2026).
Penerimaan ditopang pajak penghasilan
Menurut Sakop, sumber utama pendapatan negara di Maluku Utara berasal dari penerimaan perpajakan. Komponen terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang hingga September tercatat sebesar Rp2,24 triliun.
Penerimaan PPh nonmigas tersebut tumbuh 27,54 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menjadi salah satu penopang kenaikan pendapatan negara di Maluku Utara sepanjang sembilan bulan pertama 2026.
Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp1,42 triliun. Nilai tersebut meningkat 0,81 persen secara tahunan.
| Komponen | Realisasi hingga September 2026 | Keterangan |
|---|---|---|
| Total pendapatan negara | Rp4,99 triliun | 82,73 persen dari target Rp6,04 triliun |
| PPh nonmigas | Rp2,24 triliun | Tumbuh 27,54 persen secara tahunan |
| PPN dan PPnBM | Rp1,42 triliun | Meningkat 0,81 persen secara tahunan |
| Bea masuk dan denda administratif | Rp840,65 miliar | Berasal dari pajak perdagangan internasional |
| PNBP lainnya | Rp351,56 miliar | Tumbuh 10,76 persen secara tahunan |
Perdagangan internasional menjadi sumber penting
Selain pajak domestik, penerimaan negara juga ditopang aktivitas perdagangan internasional. Bea masuk dan denda administratif menyumbang Rp840,65 miliar hingga September 2026.
“Kontribusi terhadap pendapatan negara juga berasal dari pajak perdagangan internasional melalui penerimaan bea masuk dan denda administratif sebesar Rp840,65 miliar,” kata Sakop.
Aktivitas perdagangan luar negeri Maluku Utara masih bertumpu pada komoditas ferronickel. Sakop menyebut nilai ekspor ferronickel mencapai USD7,25 miliar. Adapun impor daerah didominasi bahan baku serta komoditas pendukung untuk kegiatan industri dan pertambangan.
Struktur tersebut memperlihatkan kuatnya keterkaitan penerimaan negara Maluku Utara dengan kegiatan industri dan pertambangan yang berorientasi ekspor. Dalam konteks wilayah kepulauan, arus komoditas dan kebutuhan bahan baku industri juga berkaitan dengan aktivitas pelabuhan serta jalur perdagangan antarpulau dan internasional. Namun, sumber yang disampaikan dalam paparan DJPb tidak merinci pelabuhan, perusahaan, maupun wilayah penyumbang penerimaan tersebut.
PNBP juga mencatat pertumbuhan
Kontribusi lain berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga September 2026, PNBP lainnya tercatat sebesar Rp351,56 miliar atau tumbuh 10,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu sumber PNBP itu berasal dari layanan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate. Dalam paparan tersebut, penerimaan PNBP disebut menjadi bagian dari keseluruhan pendapatan negara yang dihimpun di Maluku Utara.
Belanja pemerintah belum sejalan dengan penerimaan
Di sisi belanja, realisasi anggaran pemerintah pusat baru berada pada level 70,95 persen dari pagu hingga September. Capaian itu lebih rendah dibandingkan persentase realisasi pendapatan yang telah mencapai 82,73 persen dari target.
Perbedaan tersebut menjadi gambaran penting dalam pelaksanaan APBN di daerah. Penerimaan yang meningkat belum otomatis berarti seluruh belanja yang telah dianggarkan terealisasi pada periode yang sama. Data DJPb yang disampaikan pada akhir kuartal III menunjukkan masih terdapat belanja yang belum terserap hingga September 2026, meskipun sumber tersebut tidak merinci pos, kementerian, program, atau alasan penundaannya.
Bagi masyarakat, penyerapan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan program dan layanan pemerintah yang dibiayai APBN. Karena itu, capaian belanja menjadi indikator yang perlu diperhatikan bersamaan dengan kinerja penerimaan. Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran diperlukan agar program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi publik.
Catatan bagi ekonomi Maluku Utara
Komposisi pendapatan hingga September memperlihatkan tiga sumber utama, yakni perpajakan dalam negeri, perdagangan internasional, dan PNBP. PPh nonmigas menjadi penyumbang terbesar dari komponen yang disebutkan, disusul PPN dan PPnBM, kemudian penerimaan bea masuk serta denda administratif.
- Pendapatan negara mencapai Rp4,99 triliun atau 82,73 persen dari target.
- Belanja pemerintah pusat baru terealisasi 70,95 persen dari pagu.
- Ekspor Maluku Utara masih didominasi ferronickel dengan nilai USD7,25 miliar.
Angka tersebut sekaligus menegaskan pentingnya aktivitas industri, pertambangan, dan perdagangan luar negeri bagi perekonomian Maluku Utara. Di tengah dominasi komoditas ferronickel, perkembangan penerimaan dan belanja tetap perlu dibaca secara berimbang agar kinerja fiskal daerah tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana anggaran dikembalikan kepada masyarakat melalui program pemerintah.