Laporan diajukan ke kepolisian
Sebanyak 533 mantan pekerja PetroChina International Ltd. dan Petrogas (Basin) Ltd. mendatangi Kepolisian Daerah Papua Barat Daya di Sorong, Senin, 2 November 2026. Mereka mengadukan dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang menurut kelompok tersebut belum diselesaikan setelah bertahun-tahun diperjuangkan melalui berbagai jalur.
Koordinator Lapangan Pensiunan, Willem Naa, mengatakan laporan itu mewakili 361 mantan karyawan PetroChina dan 172 mantan karyawan Petrogas. Pengaduan tersebut berfokus pada dua persoalan, yakni selisih pembayaran pesangon dan biaya pemulangan pekerja ke daerah asal setelah memasuki masa pensiun.
“Pertama, pembayaran selisih pesangon akibat Regular Overtime Allowance atau uang lapangan yang tidak diperhitungkan. Kedua, pembayaran biaya pemulangan ke daerah asal setelah pensiun.”
Menurut Willem, para mantan pekerja meminta agar dugaan perbedaan perhitungan hak itu diperiksa secara objektif berdasarkan dokumen ketenagakerjaan yang berlaku dan catatan pembayaran masing-masing pekerja. Ia menyebut persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran uang, tetapi juga dengan kepastian perlakuan terhadap pekerja yang menjalankan pekerjaan di lokasi operasi migas.
Perbedaan dasar penghitungan
Kelompok pekerja mempersoalkan adanya perbedaan komponen upah yang digunakan dalam menghitung pesangon. Berdasarkan dokumen yang mereka pegang, kata Willem, pekerja di Jakarta disebut memperoleh penghitungan dengan memasukkan komponen upah secara penuh. Sementara itu, pekerja lapangan di Sorong disebut hanya dihitung berdasarkan upah pokok.
Perbedaan itu dinilai janggal karena kedua kelompok, menurut mereka, menggunakan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan yang sama. Dalam perkara ini, istilah Regular Overtime Allowance (ROA) atau uang lapangan menjadi salah satu komponen yang dipersoalkan. Para pelapor menilai komponen tersebut semestinya diperiksa dalam kaitannya dengan penghitungan hak pekerja.
Willem mengatakan kelompoknya merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1990 mengenai pengelompokan komponen upah dan pendapatan nonupah yang berkaitan dengan tunjangan tetap. Rujukan itu menjadi bagian dari dasar yang mereka gunakan dalam memperjuangkan penghitungan ulang hak para mantan pekerja.
Nilai tuntutan dan jumlah penerima
Rekapitulasi yang disampaikan kelompok mantan pekerja menunjukkan nilai tuntutan berbeda antara kedua perusahaan. Tuntutan terhadap PetroChina disebut mencapai sekitar Rp307,04 miliar untuk 361 orang. Adapun tuntutan terhadap Petrogas tercatat sekitar Rp72,91 miliar untuk 172 orang.
| Perusahaan | Jumlah mantan pekerja | Nilai tuntutan |
|---|---|---|
| PetroChina | 361 orang | Rp307.038.776.877 |
| Petrogas | 172 orang | Rp72.907.659.695 |
| Total | 533 orang | Rp379.946.436.572 |
Angka tersebut merupakan perhitungan yang diajukan oleh para pelapor, bukan nilai yang telah ditetapkan melalui putusan atau kesepakatan final. Willem menegaskan jumlah itu masih perlu diverifikasi bersama dengan melihat dokumen individual setiap pekerja, termasuk masa kerja, ketentuan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan, serta bukti pembayaran.
Perjuangan berlangsung bertahun-tahun
Persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke sejumlah institusi. Kelompok mantan pekerja menyebut telah berkomunikasi dan menempuh proses melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.
Willem juga menyebut pembahasan mengenai ROA pernah berlangsung dalam mediasi yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Februari 2025. Hasil pembahasan itu, menurut dia, dituangkan dalam notulensi. Namun, kelompok pekerja menilai proses tersebut belum berujung pada penyelesaian yang dapat menuntaskan seluruh tuntutan.
Perkara ini kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI pada 9 September 2026. Meski demikian, para mantan pekerja menyatakan belum memperoleh penyelesaian konkret. Pengaduan ke Polda Papua Barat Daya menjadi langkah terbaru yang mereka tempuh untuk meminta pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hak tersebut.
Dampak bagi pekerja pensiun
Persoalan itu memiliki dimensi sosial bagi para mantan pekerja dan keluarganya. Sebagian besar pelapor telah memasuki masa pensiun. Willem menyampaikan bahwa ada pula pekerja yang meninggal dunia sebelum persoalan hak mereka selesai, sehingga proses penyelesaian turut berkaitan dengan kepentingan keluarga yang ditinggalkan.
Dalam penyelidikan atau pemeriksaan lebih lanjut, kejelasan dokumen akan menjadi bagian penting. Beberapa hal yang perlu dicocokkan meliputi riwayat masa kerja, ketentuan perjanjian kerja bersama, aturan perusahaan, struktur upah, komponen ROA, serta bukti pembayaran pesangon dan biaya pemulangan. Verifikasi tersebut diperlukan agar perhitungan setiap pekerja tidak disamaratakan.
- Pokok pertama: selisih pesangon yang dikaitkan dengan tidak dimasukkannya ROA atau uang lapangan.
- Pokok kedua: biaya pemulangan ke daerah asal setelah pekerja pensiun.
- Langkah terbaru: pengaduan yang mewakili 533 mantan pekerja kepada Polda Papua Barat Daya.
Para mantan pekerja berharap aparat melakukan pemeriksaan secara objektif, sementara penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tetap bergantung pada penelitian terhadap dokumen dan keterangan para pihak. Hingga laporan ini disusun, sumber informasi yang tersedia belum memuat tanggapan PetroChina International Ltd. maupun Petrogas (Basin) Ltd. mengenai aduan dan nilai tuntutan tersebut.
