Rencana pemanfaatan Sungai Sembra di Kampung Srer, Distrik Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, sebagai sumber air untuk produk minuman dalam kemasan memicu penolakan dari sebagian masyarakat adat suku Srer. Penolakan muncul setelah pemerintah daerah dan investor menggelar pertemuan yang diperkenalkan sebagai sosialisasi rencana operasional pada akhir Oktober 2026.
Desakan gelar tikar adat
Massa aksi menuntut agar pemerintah daerah dan investor menghentikan proses lebih lanjut sampai diadakannya gelar tikar adat untuk membahas hak masing-masing marga. Mereka menilai proses sosialisasi sebelumnya belum melalui musyawarah adat yang menjadi kewajiban dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang dan sumber daya bagi komunitas adat.
“Kalau kita bicara air, berarti kita bicara DAS. Daerah aliran sungai Sembra ini mengalirnya dari mana, ke mana dan berakhir di mana, ini perlu ada kajian. Sehingga keputusan pengambilan kebijakan hari ini tidak mengorbankan masa depan,”
pernyataan tersebut disampaikan Julian Kelly Kambu kepada awak media saat pertemuan antara perwakilan masyarakat, gubernur Papua Barat Daya dan bupati Sorong Selatan berlangsung.
Ketidakjelasan agenda dan reaksi masyarakat
Fredrik Serkadifat, perwakilan massa aksi, menyampaikan keberatan karena mengaku tidak mengetahui agenda pertemuan antara pejabat daerah dan investor yang berlangsung di lokasi. Dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Fredrik menegaskan rasa keterkejutan dan kekhawatiran warga pribumi karena dianggap tidak dilibatkan sejak awal.
Dalam pertemuan itu, gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak, hadir menemui massa aksi setelah sebelumnya menghadiri pertemuan dengan pihak investor yang memperkenalkan rencana pemanfaatan aliran Sungai Sembra untuk produksi air minum bermerk Matoa.
Isu lingkungan dan keberlanjutan
Kelompok yang menolak menyatakan bahwa persoalan ini tidak hanya terkait menerima atau menolak investasi, tetapi menyangkut keberlanjutan lingkungan, ketersediaan sumber air, dan hak generasi mendatang. Mereka meminta adanya kajian menyeluruh terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Sembra yang mencakup asal aliran, alur ke hilir, dan tempat berakhirnya sebelum keputusan operasional diberikan.
Para penolak juga mengingatkan bahwa dukungan sebagian warga atau pemangku kepentingan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan adat maupun menghapus keberatan dari kelompok yang menentang. Mereka meminta agar mekanisme adat dihormati dan diutamakan dalam proses pengambilan kebijakan yang menyentuh ruang hidup komunitas.
Permintaan dan tuntutan masyarakat
- Pemberhentian sementara semua kegiatan operasional dan administrasi yang berkaitan dengan pemanfaatan air Sungai Sembra.
- Pelaksanaan gelar tikar adat untuk membahas hak marga dan implikasi pemanfaatan sumber daya air.
- Kajian lingkungan terpadu tentang DAS Sembra yang melibatkan ahli, pemerintah daerah, adat, dan perwakilan masyarakat.
Implikasi kebijakan daerah
Kasus ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang menuntut keseimbangan antara menarik investasi dan menghormati tata kelola adat serta kelestarian lingkungan. Keharusan melibatkan pemilik hak adat dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya lokal menjadi aspek penting untuk menghindari konflik sosial jangka panjang.
| Aspek | Permintaan Masyarakat |
|---|---|
| Partisipasi | Gelar tikar adat sebelum keputusan |
| Kajian | Analisis DAS Sembra menyeluruh |
| Penghentian | Hentikan kegiatan sampai persetujuan adat |
Kondisi selanjutnya
Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi rinci dari investor mengenai tindak lanjut atas penolakan masyarakat adat. Pihak pemkab dan provinsi telah melakukan pertemuan awal dengan investor, namun tuntutan massa menegaskan bahwa setiap langkah lanjutan perlu melibatkan proses adat dan kajian lingkungan yang transparan.
Kasus di Seremuk menjadi contoh dinamika pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat, di mana keputusan ekonomi harus seimbang dengan kewajiban menghormati tata kelola adat dan mempertimbangkan dampak lingkungan bagi generasi mendatang.
Laporan ini disusun berdasarkan pernyataan massa aksi dan laporan media lokal yang meliput pertemuan antara pejabat daerah, investor, dan masyarakat adat di lokasi.
