KENDARI — Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari memperkuat komitmen pembinaan bagi warga binaan melalui sinergi lintas sektor bersama Pemerintah Kota Kendari. Inisiatif itu melibatkan kepala rutan, wali kota, sekretaris daerah, dan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program pembinaan yang bersifat holistik dan berkelanjutan.
Skema pembinaan terintegrasi
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, kerja sama tersebut dirancang agar warga binaan tidak sekadar menjalani masa pidana, melainkan memperoleh bekal kesehatan, pendidikan, keterampilan, hingga pembinaan keagamaan yang layak. Kepala Rutan Kelas IIA Kendari, Alviantino Risky, memimpin inisiatif menjalin koordinasi dengan sejumlah dinas teknis di lingkup Pemkot Kendari.
Rangkaian dukungan yang disiapkan meliputi:
- Dinas Kesehatan Kota Kendari: pendampingan peningkatan mutu layanan kesehatan rutan, termasuk bimbingan akreditasi klinik rutan, persiapan pengecekan laik higienis, serta pendampingan pengurusan sertifikat halal untuk dapur rutan.
- Dinas Ketahanan Pangan: penyediaan pupuk dan bibit untuk program ketahanan pangan di lingkungan rutan.
- Dinas Kebersihan Kota Kendari: penanganan kebersihan lingkungan dan penyedotan septic tank.
- Dinas Pendidikan Kota Kendari: penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi warga binaan yang putus sekolah.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas UMKM: pelatihan life skill dan pembinaan pemasaran produk hasil karya warga binaan untuk meningkatkan nilai ekonomis.
- Dinas Sosial: perhatian dan penanganan warga binaan yang sakit dan belum memiliki kepesertaan BPJS.
- BNN Kota Kendari dan Badan Kesbangpol: penguatan pencegahan peredaran narkotika melalui program P4GN di lingkungan rutan.
- Kementerian Agama Kota Kendari: pembinaan mental dan spiritual secara rutin.
Tujuan dan implikasi bagi pemulihan sosial
Langkah koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun proses pembinaan yang lebih menyeluruh, dari aspek kesehatan fisik dan mental, pendidikan, keterampilan berusaha, hingga pendampingan spiritual. Pendekatan lintas sektor diharapkan meningkatkan kesiapan warga binaan saat kembali ke masyarakat, sekaligus mengurangi risiko residivisme.
"Sinergi dengan Pemkot Kendari ini adalah langkah,"
Keterangan resmi menyebutkan bahwa dukungan operasional tidak hanya terbatas pada program pelatihan, melainkan juga mencakup upaya administratif seperti akreditasi layanan kesehatan rutan dan pengurusan sertifikat halal dapur rutan. Program ketahanan pangan melalui pembinaan bercocok tanam di lingkungan rutan juga diharapkan dapat menambah kemandirian pangan dan nilai tambah ekonomi dari produk hasil kerja warga binaan.
Peran sejumlah OPD dan kesinambungan program
Beberapa dinas akan mengambil peran teknis sesuai kewenangannya. Misalnya, Dinas Pendidikan mengelola pelaksanaan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Dinas UMKM fokus pada pelatihan keterampilan serta memfasilitasi pemasaran produk agar keterampilan tersebut berdampak ekonomi nyata.
Untuk aspek kesehatan, rencana pendampingan akreditasi klinik rutan dan pengecekan laik higienis serta sertifikasi halal menunjukkan perhatian pada standar mutu pelayanan dasar di lingkungan tahanan. Sementara keterlibatan Dinas Sosial terkait warga binaan tanpa BPJS menegaskan upaya memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.
Catatan implementasi dan pengawasan
Walaupun rincian teknis jadwal dan indikator keberhasilan program belum dipublikasikan secara rinci, kerja sama lintas sektor ini menuntut mekanisme koordinasi dan pengawasan antar-OPD untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan rehabilitatif. Keberlanjutan program dan alokasi sumber daya, baik manusia maupun anggaran, menjadi faktor penentu efektivitas pembinaan.
Pihak rutan bersama Pemkot Kendari diharapkan menyusun rencana aksi terperinci yang mencakup target, jadwal pelaksanaan, alur pendampingan, serta pengukuran hasil untuk menilai dampak pembinaan terhadap kemampuan warga binaan kembali berfungsi produktif dalam masyarakat.
Pelaksanaan program ini juga membuka peluang keterlibatan institusi non-pemerintah dan masyarakat luas dalam mendukung reintegrasi sosial, asalkan tetap dalam koridor aturan dan pengawasan yang ketat demi menjamin keamanan serta hak warga binaan.
Pelaporan dari Kendari, Sulawesi Tenggara.
