Penetapan tersangka
Kementerian Kehutanan menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang berujung pada kebakaran di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat. Penyidikan perkara itu telah berlangsung sejak 20 Mei 2026, sedangkan penghitungan kerugian ekologis masih berjalan.
Penetapan tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Bareskrim Polri. Kemenhut menyebut penegakan hukum menyasar perusahaan dalam negeri dan asing yang diduga terlibat dalam tindak pidana kehutanan, termasuk kebakaran pada kawasan hutan produksi.
Dalam keterangan yang disampaikan Kemenhut, terdapat 120 perkara kebakaran hutan yang ditangani Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan. Dari keseluruhan proses pidana korporasi itu, sebanyak 15 subjek hukum sedang diproses dengan rincian 11 korporasi berada dalam tahap penyidikan umum, dua korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, dan dua lainnya memiliki berkas perkara yang dinyatakan lengkap.
Posisi perkara di Kalimantan
Dua korporasi yang disebut telah berstatus tersangka adalah PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah. Keduanya diduga berkaitan dengan perkara kehutanan yang berlangsung di kawasan hutan produksi, tetapi lokasi serta rangkaian kejadian yang ditangani berbeda.
| Korporasi | Wilayah | Status dan pokok perkara |
|---|---|---|
| PT MAP | Kalimantan Barat | Tersangka; dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran di sekitar wilayah operasional, kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah |
| PT GAP | Kalimantan Tengah | Tersangka; dugaan kebakaran pada areal perkebunan kelapa sawit dalam kawasan Hutan Produksi di Kecamatan Kota Besi |
Untuk perkara PT MAP, Kemenhut belum menyampaikan nilai kerugian ekologis. Penghitungan yang masih berlangsung menjadi tahapan penting karena dampak kebakaran tidak hanya diukur dari luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari kerusakan fungsi kawasan hutan dan lingkungan yang menjadi objek perkara.
Penanganan lintas lembaga
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan proses penindakan dilakukan tanpa membedakan asal modal perusahaan. Kemenhut juga memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan.
“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu.”
Pernyataan tersebut menempatkan perkara PT MAP dalam kerangka penegakan hukum terhadap korporasi, bukan semata-mata sebagai penanganan kebakaran di lapangan. Status tersangka menunjukkan proses pidana telah diarahkan kepada badan usaha, meskipun penetapan itu belum merupakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena penyidikan masih berjalan, sejumlah hal penting dalam perkara ini belum dipaparkan kepada publik. Kemenhut belum mengumumkan besaran kerugian ekologis, konstruksi lengkap dugaan tindak pidana, maupun pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam struktur korporasi. Informasi tersebut akan menentukan sejauh mana perkara dapat menjelaskan hubungan antara aktivitas pembukaan lahan, pengelolaan kawasan, dan munculnya kebakaran.
Dokumen dan kepentingan masyarakat
Dalam perkara yang menyangkut kawasan hutan produksi, dokumen penyidikan dan batas lokasi menjadi bagian penting untuk memastikan duduk persoalan. Publik membutuhkan kejelasan mengenai titik kebakaran, status kawasan, wilayah operasional perusahaan, serta dasar hukum yang digunakan penyidik dalam menetapkan PT MAP sebagai tersangka.
Penelusuran semacam itu juga perlu memperhatikan pengetahuan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Keterangan warga dan sumber adat, sepanjang relevan serta diverifikasi penyidik, dapat membantu menjelaskan perubahan penggunaan lahan, akses menuju lokasi, dan kronologi kebakaran. Namun, informasi tersebut harus ditempatkan sebagai bahan pemeriksaan yang diuji bersama dokumen resmi, bukan sebagai pengganti pembuktian hukum.
Sejumlah fakta utama dalam perkara PT MAP masih menunggu penyelesaian proses penyidikan. Berikut hal yang telah disampaikan Kemenhut:
- PT MAP berstatus tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang mengakibatkan kebakaran.
- Lokasi perkara berada di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.
- Penyidikan telah berlangsung sejak 20 Mei 2026.
- Penghitungan kerugian ekologis masih dilakukan.
Penanganan terhadap PT MAP akan menjadi salah satu tolok ukur keseriusan penegakan hukum karhutla di Kalimantan Barat. Kejelasan dokumen perkara, perkembangan penyidikan, dan hasil penghitungan kerugian ekologis diperlukan agar proses hukum dapat dipantau secara terbuka, sekaligus memastikan perlindungan kawasan hutan tidak berhenti pada penetapan tersangka.
