Penataan Batas Hutan di Poso Masuk Tahap Pembahasan Lintas Instansi

Pembahasan hasil pengukuran

POSO — Kantor Pertanahan Kabupaten Poso bersama Panitia Tata Batas (PTB) Kawasan Hutan Kabupaten Poso membahas hasil pengukuran serta pemasangan tanda batas definitif perubahan batas kawasan hutan, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, Hj. Amanda Maisura, A.Ptnh., M.A.P., dan menjadi bagian penting dari tahapan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Dalam forum itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso bersama tim mengevaluasi data teknis yang telah dihimpun serta hasil pemasangan tanda batas definitif di lapangan. Pembahasan diarahkan untuk memastikan adanya pemahaman yang sama di antara instansi terkait mengenai titik koordinat dan batas fisik kawasan hutan yang mengalami perubahan.

Bagi masyarakat, kejelasan batas kawasan hutan merupakan hal yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kepastian status tanah. Karena itu, proses pengukuran, penetapan titik, dan pemasangan tanda batas tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan teknis, tetapi juga menjadi dasar bagi penataan administrasi pertanahan dan penyelesaian penguasaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi menjadi bagian penting

Rapat tersebut menempatkan koordinasi lintas sektor sebagai unsur utama dalam proses PPTPKH di Kabupaten Poso. Setiap data teknis dan hasil yang diperoleh di lapangan dibahas bersama untuk mengurangi perbedaan pemahaman mengenai garis batas kawasan hutan. Langkah ini diperlukan agar keputusan yang diambil memiliki dasar pengukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Kantor Pertanahan Kabupaten Poso menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan penataan pertanahan dan pelaksanaan program PPTPKH di wilayah tersebut. Komitmen itu mencakup upaya memperkuat tertib administrasi pertanahan, mendorong kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, serta menjaga agar penataan kawasan hutan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaannya.

• Objek pembahasan: hasil pengukuran dan pemasangan tanda batas definitif.
• Ruang lingkup: perubahan batas kawasan hutan di Kabupaten Poso.
• Tujuan: memperoleh kejelasan titik koordinat, batas fisik, dan kesepahaman antarinstansi.
• Kerangka program: Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan.

Menunggu kepastian yang lebih jelas

Penataan batas menjadi tahap yang penting karena informasi mengenai lokasi dan garis kawasan akan menjadi rujukan bagi proses pertanahan berikutnya. Bagi warga yang berkepentingan dengan status penguasaan tanah, kepastian batas dapat membantu memperjelas posisi administrasi bidang tanah mereka. Namun, sumber informasi mengenai rapat ini belum memuat rincian jumlah bidang tanah, luas kawasan, desa yang terdampak, maupun jadwal tahapan lanjutan.

Karena itu, hasil pembahasan teknis dan koordinasi antarinstansi akan menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut program PPTPKH di Kabupaten Poso. Kejelasan dokumen, kesesuaian antara data dengan kondisi lapangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan yang perlu dijaga sepanjang proses berlangsung.

Melalui pembahasan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Poso dan PTB Kawasan Hutan Kabupaten Poso berupaya memastikan proses penataan berjalan secara akurat, terkoordinasi, dan sesuai aturan. Bagi Poso, keberhasilan tahapan ini penting untuk mempertemukan kebutuhan akan kepastian hak atas tanah dengan tanggung jawab menjaga kawasan hutan yang berkelanjutan.