GORONTALO — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo memeriksa laporan warga mengenai dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato. Laporan tersebut berkaitan dengan keluhan masyarakat yang dinilai belum memperoleh tindak lanjut dari pemerintah desa.
Pemeriksaan dilakukan setelah tim Ombudsman menerima pengaduan warga. Dalam proses penanganannya, Tim Pemeriksa meminta keterangan Kepala Desa Persatuan melalui sambungan telepon. Langkah itu dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari pihak pemerintah desa mengenai penyampaian keluhan masyarakat dan tindak lanjut yang telah atau belum dilakukan.
Kepala Ombudsman Gorontalo, Muslimin B Putra, mengatakan pemeriksaan mengacu pada sejumlah ketentuan mengenai pelayanan publik, pemerintahan desa, serta mekanisme penyelesaian laporan masyarakat. Ia menyampaikan keterangan tersebut setelah memimpin rapat bersama tim untuk menindaklanjuti berbagai laporan yang diterima lembaganya.
“Regulasi yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Tim juga mengacu pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat,” kata Muslimin B Putra.
Keterangan pemerintah desa
Berdasarkan permintaan keterangan yang dilakukan tim, Kepala Desa Persatuan menyatakan bahwa pelapor belum menyampaikan pengaduan kepada pemerintah desa, baik secara tertulis maupun secara lisan. Penjelasan tersebut menjadi dasar mengapa pemerintah desa belum mengambil tindak lanjut atas keluhan yang dimaksud.
Temuan pada tahap pemeriksaan ini menunjukkan pentingnya saluran pengaduan yang dapat diakses dan dipahami warga. Bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap suatu kegiatan di wilayahnya, pencatatan laporan menjadi bagian penting agar pemerintah desa memiliki dasar untuk memeriksa, meneruskan, atau mengoordinasikan persoalan tersebut dengan instansi yang berwenang.
Namun, ketiadaan laporan langsung kepada pemerintah desa tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pelayanan publik. Ombudsman mendorong pemerintah desa untuk membantu memfasilitasi keluhan masyarakat mengenai pertambangan rakyat, termasuk meneruskannya kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat sesuai jalur kewenangan.
Jalur pertambangan rakyat
Muslimin menjelaskan bahwa pengelolaan pertambangan rakyat berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Prosesnya melibatkan usulan gubernur dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dengan demikian, keberadaan kegiatan pertambangan di suatu wilayah tidak dengan sendirinya menjadi dasar bahwa kegiatan tersebut dapat dilakukan tanpa persyaratan perizinan.
Masyarakat dapat menjalankan pertambangan rakyat apabila memenuhi persyaratan dan memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR. Ketentuan mengenai wilayah dan izin tersebut menjadi bagian penting dalam membedakan kegiatan pertambangan rakyat yang memiliki dasar hukum dari kegiatan yang diduga berlangsung tanpa izin.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi laporan | Desa Persatuan, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato |
| Pokok aduan | Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin |
| Lembaga yang memeriksa | Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo |
| Dasar penanganan | Ketentuan pelayanan publik, pemerintahan desa, dan penyelesaian laporan masyarakat |
Peran pemerintah desa
Dalam perkara ini, pemerintah desa memiliki posisi penting sebagai pintu awal pelayanan bagi warga. Desa dapat menerima dan mencatat pengaduan, meminta penjelasan yang diperlukan, serta menyampaikan persoalan kepada pemerintah daerah atau lembaga lain sesuai kewenangannya. Fasilitasi tersebut tidak berarti pemerintah desa mengambil alih kewenangan perizinan pertambangan, melainkan membantu memastikan suara warga tersalurkan melalui prosedur yang tersedia.
Ombudsman juga menempatkan persoalan ini dalam kerangka pelayanan publik. Aduan masyarakat mengenai kegiatan pertambangan perlu memperoleh penanganan yang jelas, termasuk informasi mengenai lembaga yang berwenang dan tahapan yang harus ditempuh. Kejelasan prosedur dapat membantu mencegah keluhan berhenti tanpa penjelasan sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk memeriksa dugaan pelanggaran berdasarkan data dan aturan yang berlaku.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam penanganan laporan tersebut meliputi:
- tersedianya penyampaian aduan warga kepada pemerintah desa;
- pencatatan dan penerusan laporan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat sesuai kewenangan;
- pemeriksaan status wilayah pertambangan dan pemenuhan persyaratan izin oleh pelaku kegiatan.
Laporan warga Desa Persatuan kini menjadi bagian dari pemeriksaan Ombudsman Gorontalo. Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh, persoalan utama pada tahap ini adalah hubungan antara keluhan masyarakat dan mekanisme pengaduan di tingkat desa. Ombudsman mendorong agar jalur tersebut difasilitasi, sementara status kegiatan pertambangan tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan mengenai WPR dan IPR.
Penanganan yang terbuka dan sesuai kewenangan diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut keluhannya. Pada saat yang sama, setiap dugaan aktivitas PETI harus diperlakukan sebagai laporan yang perlu diperiksa secara faktual, tanpa mendahului hasil verifikasi dari instansi berwenang.
