Dua koridor menjadi tahap awal
Pemerintah Kota Pontianak bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan layanan angkutan umum perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS). Program yang mendapat dukungan Kementerian Perhubungan itu ditargetkan mulai beroperasi pada Mei 2027 dan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kemacetan serta memperlancar pergerakan warga dan distribusi logistik.
Rencana tersebut dibahas dalam koordinasi persiapan Program Teman Bus dengan skema BTS di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (29/10/2026). Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa layanan baru harus mampu menjawab alasan warga selama ini memilih kendaraan pribadi, yakni kepraktisan dan keleluasaan dalam menjalankan mobilitas harian. Pemerintah, menurut dia, perlu menghadirkan pilihan transportasi yang nyaman, aman, terjangkau, dan memiliki jadwal teratur.
“Kita memahami masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi karena lebih praktis. Karena itu, angkutan umum yang kita hadirkan harus memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat punya alternatif untuk menunjang mobilitas sehari-hari,” ujar Edi.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat I Ketut Suhartana menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga trayek. Namun, pelaksanaan awal akan menguji dua koridor terlebih dahulu. Informasi mengenai rute dan kebutuhan armada menunjukkan bahwa pemerintah memulai layanan pada lintasan dengan karakter perjalanan berbeda, yaitu rute penghubung fasilitas permukiman dan kesehatan serta rute melingkar yang menghubungkan kawasan Pontianak dengan Sungai Raya Dalam.
Rute, jarak, dan kebutuhan bus
| Koridor | Panjang lintasan | Kebutuhan armada |
|---|---|---|
| Rusunawa Harapan Jaya–RSUD dr. Soedarso | Sekitar 21,04 kilometer | 8 bus: 7 operasional, 1 cadangan |
| TPI Nipah Kuning–Sungai Raya Dalam, pola melingkar | Sekitar 34,52 kilometer | 11 bus: 10 operasional, 1 cadangan |
Koridor pertama menghubungkan Rusunawa Harapan Jaya dengan RSUD dr. Soedarso melalui lintasan sekitar 21,04 kilometer. Layanan ini disiapkan dengan delapan bus, terdiri atas tujuh armada operasional dan satu armada cadangan. Koridor kedua memakai pola melingkar, dari TPI Nipah Kuning menuju Sungai Raya Dalam, dengan panjang sekitar 34,52 kilometer. Sebanyak 11 bus disiapkan untuk rute ini, dengan rincian 10 kendaraan beroperasi dan satu kendaraan cadangan.
Skema BTS menempatkan pemerintah sebagai pembeli layanan dari operator. Pengoperasian tidak semata-mata berorientasi pada jumlah perjalanan, tetapi mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Unsur yang dicantumkan meliputi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keteraturan, keterjangkauan, dan kesetaraan. Dengan pola itu, kualitas layanan menjadi bagian penting dari perjanjian dan pengawasan, bukan hanya ketersediaan bus di jalan.
- Keselamatan dan keamanan menjadi bagian dari standar layanan yang harus dipenuhi.
- Kenyamanan dan keteraturan diperlukan agar warga memiliki kepastian dalam perjalanan.
- Keterjangkauan dan kesetaraan diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap angkutan umum.
Pengawasan dan rekayasa lalu lintas
Armada BTS direncanakan dilengkapi kamera pengawas (CCTV), GPS, dan sistem pemantauan perilaku. Perangkat tersebut disiapkan untuk mendukung pengawasan atas layanan yang diberikan operator. Bagi warga, keberadaan sistem pemantauan akan penting untuk memastikan layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah, terutama ketika program memasuki tahap uji coba dan pengenalan kepada masyarakat.
Pemerintah juga merencanakan layanan tanpa tarif pada masa pengenalan saat peluncuran. Kebijakan itu ditujukan agar masyarakat kembali mengenal angkutan umum perkotaan sebelum layanan berjalan dalam skema reguler. Namun, target operasi pada Mei 2027 masih merupakan rencana yang memerlukan kesiapan armada, operator, koridor, sistem pengawasan, serta koordinasi lintas pemerintah.
Di luar pengembangan angkutan umum, Pemprov Kalimantan Barat dan Pemkot Pontianak menyiapkan pemberlakuan permanen rekayasa lalu lintas bagi angkutan barang di kawasan duplikasi Jembatan Kapuas I. Kebijakan tersebut ditempatkan dalam rangkaian langkah mengatasi kemacetan dan memperlancar distribusi logistik. Dengan demikian, penanganan transportasi Pontianak tidak hanya menyasar perjalanan penumpang, tetapi juga pergerakan kendaraan barang yang memengaruhi kelancaran lalu lintas kota.
Data koridor, jumlah bus, serta standar pelayanan menjadi informasi utama yang perlu dipantau publik menjelang pelaksanaan. Keberhasilan program akan sangat bergantung pada kemampuan layanan memenuhi kebutuhan warga secara konsisten, terutama dari sisi jadwal, kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan. Pemerintah telah menetapkan arah awal melalui dua koridor, sementara tahap berikutnya akan menentukan apakah angkutan BTS dapat menjadi alternatif nyata bagi pengguna kendaraan pribadi di Pontianak.
