Akses warga di Astambul diperkuat
Martapura — Jembatan Merah Putih di Desa Sungai Tuan Ilir RT 1, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, resmi digunakan setelah pembangunannya rampung dalam waktu sekitar empat hingga lima bulan. Peresmian dilakukan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan pada Rabu (4/11/2026), dengan dihadiri unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat.
Infrastruktur tersebut dibangun melalui kerja sama Polda Kalimantan Selatan dengan Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar. Kehadiran jembatan ini diarahkan untuk memperbaiki hubungan antarwilayah dan memudahkan aktivitas harian masyarakat yang sebelumnya membutuhkan jalur penyeberangan.
Bagi warga desa, keberadaan penghubung seperti ini memiliki arti praktis. Jalur yang lebih baik dapat membantu pergerakan masyarakat menuju pusat pelayanan, sekolah, dan lokasi kegiatan ekonomi. Dampaknya juga relevan bagi petani lokal karena kelancaran akses merupakan bagian penting dalam membawa hasil kebun atau sawah, memperoleh kebutuhan produksi, serta menjalankan aktivitas rumah tangga. Namun, sumber informasi tidak merinci kondisi akses sebelum jembatan dibangun maupun perubahan biaya dan waktu perjalanan setelah jembatan dibuka.
Bagian dari program pembangunan jembatan
Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia yang mulai dijalankan sejak awal Januari 2026. Program itu tidak hanya mencakup satu lokasi di Astambul, tetapi juga pembangunan dan perbaikan sarana penyeberangan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
“Selain jembatan ini, ada sebanyak 35 jembatan Merah Putih lainnya yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan juga telah diresmikan,” ujar Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan.
Menurut keterangan Kapolda, Polda Kalsel turut mengerjakan pembangunan serta renovasi jembatan dan jalur penyeberangan yang dibutuhkan masyarakat, termasuk akses bagi anak-anak sekolah. Bentuk bangunan yang dikerjakan tidak seragam, karena menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Di antara yang disebutkan ialah jembatan gantung dan jembatan dengan bentang hampir 30 meter di Tabanio.
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Lokasi jembatan yang diresmikan | Desa Sungai Tuan Ilir RT 1, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar |
| Waktu pengerjaan | Sekitar empat hingga lima bulan |
| Jumlah jembatan lain yang disebut telah diresmikan | 35 jembatan di kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan |
| Bentang terpanjang yang disebut | Hampir 30 meter di Tabanio |
Aspirasi banjir disampaikan langsung
Peresmian jembatan dirangkaikan dengan program pendekatan kepolisian melalui dialog dan penyampaian aspirasi masyarakat. Kapolda, Wakapolda, pejabat utama Polda Kalsel, Bupati Banjar, Ketua DPRD Banjar, Kapolres Banjar, para pembakal, serta pemerintah daerah hadir dalam kegiatan tersebut.
Forum itu tidak hanya membahas tugas kepolisian. Warga juga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing. Salah satu isu yang muncul adalah banjir, sebagaimana disampaikan perwakilan Pambakal Kelampaian Hulu. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas perlu berjalan beriringan dengan penanganan persoalan lingkungan dan tata air.
Dalam keterangan yang disampaikan, pemerintah daerah bersama kepolisian berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut. Langkah yang disebut mencakup normalisasi sungai dan koordinasi dengan gubernur serta jajaran pemerintah daerah terkait. Informasi yang tersedia belum menjelaskan sungai mana yang menjadi sasaran, bentuk pekerjaan, jadwal pelaksanaan, maupun pembagian kewenangan antarinstansi.
Perawatan menjadi bagian penting
Dengan dibukanya jembatan, perhatian berikutnya berada pada pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur. Bagi warga, terutama petani yang bergantung pada akses desa untuk mengangkut sarana produksi dan hasil usaha, jembatan perlu dijaga agar tetap aman digunakan. Kelancaran mobilitas tidak hanya ditentukan oleh bangunan jembatan, tetapi juga oleh jalan penghubung dan kondisi wilayah di sekitarnya.
Penanganan banjir juga menjadi faktor yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan akses. Genangan dan luapan sungai dapat mengganggu perjalanan warga serta kegiatan ekonomi apabila tidak ditangani secara terpadu. Karena itu, aspirasi tentang normalisasi sungai perlu diterjemahkan ke dalam tindak lanjut yang terukur oleh pemerintah dan instansi yang berwenang. Hingga peresmian berlangsung, pemerintah belum menyampaikan rincian teknis tindak lanjut tersebut.
Peresmian di Sungai Tuan Ilir sekaligus memperlihatkan pola pembangunan yang menggabungkan dukungan kepolisian, pemerintah kabupaten, DPRD, dan unsur daerah lainnya. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya bukan hanya jumlah jembatan yang dibangun, melainkan manfaat yang dirasakan dalam perjalanan sehari-hari, akses anak menuju sekolah, serta kemampuan warga mempertahankan kegiatan ekonomi secara aman dan berkelanjutan.
