Pemerataan layanan MBG jadi PR besar di Ende
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ende hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai sekitar 41 persen dari sasaran yang tercatat di Dapodik. Data yang disampaikan Satgas MBG pada Forum Konsultasi Publik dan Edukasi Aspek Perpajakan Program MBG di Aula KPPN Ende, Senin, 19 Oktober 2026, menunjukkan masih ada lebih dari 50.000 calon penerima manfaat yang belum mendapatkan layanan.
Angka capaian dan sebaran layanan
Berdasarkan data Dapodik per 31 Agustus 2026, total calon penerima manfaat MBG di Ende tercatat 90.671 orang. Dari jumlah itu, sekitar 37.000 orang telah dilayani melalui 16 Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini beroperasi di beberapa titik.
| Indikator | Jumlah |
|---|---|
| Total calon penerima (Dapodik) | 90.671 |
| Telah dilayani (SPPG beroperasi) | 37.000 |
| Sisanya belum terlayani | ~50.000 |
Upaya perluasan layanan dan fokus di wilayah 3T
Ketua Satgas MBG Kabupaten Ende menjelaskan bahwa masih terdapat sekitar 59 persen calon penerima yang belum terserap. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, satu strategi yang disiapkan adalah penambahan SPPG, termasuk menempatkan unit layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta memperluas titik-titik aglomerasi.
"Masih ada kurang lebih 59 persen atau sekitar 50.000 penerima manfaat yang belum terserap. Kami berharap dengan hadirnya SPPG 3T dan penambahan titik aglomerasi ke depan kita bisa mendistribusikan sisa kuota secara merata,"
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menekankan bahwa penambahan titik layanan diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit diakses oleh program berbasis lokasi pusat.
Koordinasi lintas sektor sebagai kunci pelaksanaan
Satgas MBG Kabupaten Ende memosisikan dirinya sebagai jembatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam forum di Aula KPPN itu, Satgas menegaskan perlunya sinergi dengan berbagai lembaga untuk memastikan penyelenggaraan MBG berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi pelayanan gizi maupun aspek administrasi.
- Koordinasi dengan BPJS untuk menyelaraskan aspek jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- Pengawasan keamanan pangan melalui Balai POM untuk menjamin mutu makanan yang disalurkan;
- Pengelolaan administrasi dan perpajakan bersama KPP Pratama Ende agar pengelolaan dana program memenuhi regulasi.
Dengan mekanisme koordinasi tersebut, Satgas berharap hambatan pelaksanaan dapat dikenali lebih awal dan ditangani bersama-sama oleh pihak terkait. Forum tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ende, Kepala KPP Pratama Ende, pimpinan instansi vertikal, serta pengelola SPPG.
Implikasi bagi masyarakat dan langkah berikutnya
Gagalnya menjangkau sebagian besar calon penerima MBG berimplikasi pada tetap tingginya risiko kekurangan gizi di kelompok rentan, termasuk balita, ibu hamil, dan lansia. Perluasan SPPG dan penambahan titik layanan tidak hanya soal kuota, tetapi juga mengenai aksesibilitas, distribusi yang teratur, dan pengelolaan mutu layanan gizi.
Pemerintah daerah bersama satgas dan mitra teknis harus menyusun peta sebaran kebutuhan yang lebih rinci, mengidentifikasi kendala logistik di daerah terpencil, serta menetapkan prioritas penempatan SPPG baru. Selain itu, partisipasi masyarakat dan peran organisasi lokal seperti kelompok posyandu dan pemerintah desa menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.
Hasil pertemuan diharapkan menjadi pijakan bagi penguatan tata kelola program MBG di Ende sehingga target pelayanan dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya dan dampak positif terhadap status gizi masyarakat lebih cepat terasa.
