Wamena, Papua Pegunungan — Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo segera kembali beroperasi untuk menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator BGN Regional Papua Pegunungan, Wahyu Adi Pratama, menyampaikan kondisi ini saat diwawancarai di Wamena, Selasa.
Gangguan layanan sejak 14 September 2026
Menurut Wahyu, terdapat perbedaan situasi antar daerah di wilayah provinsi. Dari tiga kabupaten yang memiliki SPPG di Papua Pegunungan, hanya Kabupaten Lanny Jaya yang masih beroperasi penuh. Sementara itu, semua SPPG di Jayawijaya dan sebagian di Yahukimo telah berhenti beroperasi sejak 14 September 2026, saat terjadi aksi unjuk rasa pelajar di ibu kota provinsi.
"Dari tiga daerah di Papua Pegunungan yang masih beroperasi hanya di Kabupaten Lanny Jaya, sementara Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo belum beroperasi sejak tanggal 14 September tahun 2026,"
Wahyu mengungkapkan beberapa kendala utama yang menyebabkan penghentian layanan, antara lain ancaman pembakaran sekolah yang menjadi lokasi penyaluran MBG, belum adanya penambahan dana operasional (top up) ke rekening SPPG dari pusat, serta perubahan kontak personel SPPG seperti nomor telepon dan email kepala SPPG.
Dampak langsung pada relawan, petani, dan keluarga penerima manfaat
Akibat tidak beroperasinya lima SPPG di Kabupaten Jayawijaya, tercatat ada 235 relawan yang kehilangan pendapatan atau gaji. Selain itu, sistem pengadaan bahan makanan yang melibatkan petani lokal terhenti sehingga menurunkan pasar bagi petani yang sebelumnya memasok bahan MBG.
Secara keluarga, terhentinya program MBG berpotensi mengurangi akses makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan keluarga rentan yang mengandalkan bantuan tersebut sebagai pelengkap gizi sehari-hari. Wahyu menekankan pentingnya pemulihan layanan agar penerima manfaat tidak kehilangan hak atas asupan gizi yang sudah menjadi program pemerintah.
Upaya koordinasi dan kendala administrasi
BGN Regional Papua Pegunungan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua Pegunungan untuk menemukan solusi secepatnya. Wahyu menyebutkan pihaknya baru diundang sekali oleh DPRD untuk rapat dengar pendapat bersama Pemprov dan pihak terkait untuk membahas langkah lanjutan Program MBG.
Khusus untuk Kabupaten Yahukimo, Wahyu menjelaskan bahwa ada pergeseran kepala SPPG yang menyebabkan perubahan data kontak sehingga komunikasi terhambat, ditambah belum adanya penambahan saldo operasional di rekening SPPG.
Data SPPG menurut BGN Regional Papua Pegunungan
| Kabupaten | Jumlah SPPG | Status Operasional |
|---|---|---|
| Jayawijaya | 5 | Belum beroperasi sejak 14 September 2026 |
| Yahukimo | 2 | Belum beroperasi (pergeseran kepala SPPG, belum top up) |
| Lanny Jaya | 6 | Masih beroperasi |
Langkah yang diharapkan
- Pemulihan mekanisme komunikasi antara BGN pusat dan kepala SPPG setempat agar perubahan kontak dapat segera diperbarui.
- Penyaluran dana operasional (top up) kepada rekening SPPG yang terdampak agar layanan dapat kembali berjalan.
- Perlindungan keamanan terhadap sekolah dan titik penyaluran MBG agar ancaman pembakaran tidak menunda pelayanan gizi.
Wahyu berharap persoalan administratif dan keamanan ini segera teratasi sehingga Program MBG dapat kembali memberi pelayanan bagi penerima manfaat di Papua Pegunungan. Hingga laporan ini disusun, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau Pemerintah Kabupaten Yahukimo mengenai langkah konkret yang sudah ditempuh untuk mengaktifkan kembali SPPG.
Penanganan cepat dianggap penting mengingat konsekuensi langsung terhadap pendapatan relawan, keberlanjutan pasar bagi petani lokal, dan kebutuhan gizi keluarga terutama anak sekolah yang selama ini menjadi sasaran Program MBG.
Hana Kambu, Koresponden — Papua Pegunungan
