AMBON — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, menegaskan perlunya pendekatan perencanaan pembangunan kesehatan yang mempertimbangkan karakteristik geografis provinsi kepulauan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat di Gedung DPRD Maluku pada Senin, 19 Oktober 2026.
Menurut Lucky, model perencanaan yang seragam untuk seluruh daerah tak lagi memadai bagi Maluku yang terdiri dari ratusan pulau dengan kondisi transportasi, sebaran tenaga kesehatan, dan infrastruktur yang sangat bervariasi. Ia menilai kebijakan harus dirumuskan agar selaras dengan kondisi tiap wilayah sehingga pelaksanaan program kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat lokal.
"Pembangunan kesehatan berbasis kepulauan tidak bisa dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan saja. Harus didukung keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,"
Sinkronisasi lintas sektor
Lebih jauh Lucky menekankan pentingnya integrasi kebijakan kesehatan dengan program pembangunan daerah lain. Penyelarasan ini, menurutnya, penting agar arah pelaksanaan program jelas dan sejalan dengan visi-misi pemerintahan provinsi. Ia menegaskan bahwa perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar sumber daya difokuskan pada prioritas yang sesuai karakter wilayah.
Dalam konteks itu, peran pemerintah kabupaten/kota, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan, serta instansi terkait seperti dinas perhubungan dan perencanaan daerah harus dimaksimalkan. Pendekatan lintas sektor dianggap krusial untuk mengatasi hambatan logistik dan memastikan ketersediaan layanan di pulau-pulau kecil.
Aspek manajemen, SDM, fasilitas, dan pembiayaan
Lucky juga menyoroti beberapa aspek yang masih memerlukan pembenahan, yakni manajemen layanan kesehatan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, serta sistem pembiayaan. Ia menyarankan perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah serta sumber daya yang tersedia agar kebijakan berkelanjutan.
Konsep pembangunan kesehatan berbasis kepulauan yang kini digagas Dinas Kesehatan Provinsi perlu dimatangkan menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan pedoman yang jelas, diharapkan program bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan dapat dijalankan di tingkat pelayanan hingga pulau-pulau terluar.
Dampak terhadap layanan dan masyarakat
Jika dikembangkan dengan baik, perencanaan berbasis kepulauan berpotensi memperbaiki akses layanan kesehatan di daerah yang selama ini kesulitan akibat jarak dan transportasi. Penyusunan kebijakan yang sensitif terhadap kondisi lokal diharapkan mengurangi disparitas antara pusat kabupaten/kota dengan pulau-pulau kecil, serta meningkatkan kemampuan daerah merespons kejadian gawat darurat dan kebutuhan rutin masyarakat.
Namun, keberhasilan konsep ini bergantung pada komitmen anggaran, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa alokasi sumber daya yang konsisten, konsep yang baik berisiko terhenti pada tahap perencanaan.
- Fokus perencanaan: menyesuaikan kebutuhan tiap pulau
- Keterlibatan: rumah sakit, puskesmas, fasilitas lain, dan instansi lintas sektor
- Prioritas pembenahan: manajemen, SDM, fasilitas, pembiayaan
Rencana Dinas Kesehatan
Sumber informasi menyebutkan Dinas Kesehatan Provinsi telah mulai menggagas konsep pembangunan kesehatan berbasis kepulauan. Proses pematangan konsep diperlukan agar dapat menjadi acuan resmi dalam penyusunan kebijakan dan operasional program. Penetapan pedoman tersebut diharapkan memberi arah yang lebih jelas bagi perangkat daerah dalam merancang intervensi kesehatan yang sesuai kondisi geografis lokal.
Dalam kerangka kultural Maluku yang historis berakar pada jaringan pulau dan jalur laut, pendekatan berbasis kepulauan bukan sekadar teknis birokrasi, melainkan menuntut pengakuan terhadap pola kehidupan masyarakat setempat dan cara tradisional mereka mengakses layanan. Oleh karena itu, perencanaan yang menghormati konteks budaya lokal sekaligus memperkuat sistem kesehatan formal berpeluang menghasilkan intervensi yang efektif dan diterima masyarakat.
| Aspek | Permasalahan |
|---|---|
| Transportasi | Keterbatasan akses antar pulau |
| SDM Kesehatan | Distribusi tidak merata, keterampilan |
| Fasilitas | Ruang layanan, peralatan, ketersediaan obat |
| Pembiayaan | Kesesuaian anggaran dengan kebutuhan lokal |
Perdebatan tentang model layanan kesehatan di provinsi kepulauan seperti Maluku kemungkinan akan terus berlangsung seiring upaya pemerintah merumuskan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan. Implementasi yang tepat membutuhkan waktu, sinergi antar lembaga, serta dukungan masyarakat untuk mewujudkan layanan kesehatan yang merata di seluruh pulau.
