BANJARMASIN — Pemerintah Kota Banjarmasin menghadapi beban tagihan listrik penerangan jalan umum atau PJU sekitar Rp1,8 miliar per bulan. Jika dihitung dalam setahun, kebutuhan anggaran tersebut melampaui Rp20 miliar. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mulai mengganti lampu konvensional dengan teknologi Light Emitting Diode (LED) sebagai salah satu upaya mengurangi konsumsi energi dan menekan biaya operasional.
Penggantian lampu itu belum dilakukan sekaligus karena harga perangkat LED relatif lebih mahal dibandingkan lampu yang selama ini digunakan. Dishub menerapkan pelaksanaan secara bertahap. Sejumlah ruas jalan utama, termasuk Jalan Ahmad Yani, telah menggunakan lampu LED, tetapi dinas tersebut belum memiliki angka pasti mengenai jumlah maupun persentase lampu yang sudah diganti.
Penghematan Masih Menunggu Pendataan
Kepala Dishub Banjarmasin Slamet Begjo mengatakan penggunaan LED diharapkan dapat mengurangi kebutuhan listrik PJU. Namun, untuk mengetahui capaian program secara terukur, pihaknya masih harus menghitung lampu yang telah menggunakan teknologi tersebut dan membandingkannya dengan lampu konvensional yang masih terpasang.
"Tagihan listrik untuk PJU mencapai sekitar Rp1,8 miliar per bulan. Kalau dihitung dalam setahun, anggarannya bisa mencapai lebih dari Rp20 miliar," kata Slamet Begjo, Minggu (1/11/2026).
Pendataan menjadi bagian penting karena penggantian lampu tidak hanya berkaitan dengan pembelian perangkat, tetapi juga dengan evaluasi penggunaan energi di lapangan. Dengan mengetahui komposisi lampu LED dan lampu konvensional, Dishub dapat mengukur perkembangan program secara lebih jelas serta menentukan ruas jalan yang memerlukan penanganan berikutnya.
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| Tagihan listrik PJU | Sekitar Rp1,8 miliar per bulan |
| Akumulasi tahunan | Lebih dari Rp20 miliar |
| Teknologi pengganti | Lampu LED |
| Contoh ruas yang telah menggunakan LED | Jalan Ahmad Yani |
Timer Juga Digunakan
Selain mengganti jenis lampu, Dishub memanfaatkan pengatur waktu atau timer untuk mengendalikan operasional PJU. Perangkat tersebut digunakan agar lampu menyala dan padam sesuai pengaturan. Namun, ketepatan waktu pada sebagian perangkat dapat bergeser karena kondisi baterai. Artinya, pengendalian operasional tidak hanya memerlukan pemasangan alat, tetapi juga pemantauan terhadap kondisi perangkat di lapangan.
Besarnya biaya listrik PJU membuat efisiensi perlu ditempatkan bersama keberlanjutan layanan penerangan. Lampu jalan tetap menjadi fasilitas yang digunakan warga, termasuk masyarakat yang melintas untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Bagi petani lokal dan warga dari kawasan pinggiran yang menuju pusat kota, penerangan pada ruas yang dilalui tetap berkaitan dengan mobilitas mereka. Karena itu, penghematan anggaran perlu berjalan tanpa mengabaikan pemerataan penerangan.
Diminta Tidak Terpusat di Jalan Utama
Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Rian Zulfikar mengapresiasi langkah Dishub menghemat energi sekaligus mengurangi beban tagihan listrik daerah. Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada jalan protokol dan poros utama kota. Menurut dia, penggantian lampu perlu dilakukan secara merata.
- Dishub perlu menyelesaikan pendataan lampu LED dan lampu konvensional.
- Penggantian dilakukan bertahap karena harga lampu LED lebih mahal.
- Penghematan harus disertai pemantauan timer dan kondisi baterai perangkat.
- Pemerataan penerangan perlu diperhatikan, tidak hanya ruas jalan utama.
Dengan beban listrik yang mencapai lebih dari Rp20 miliar per tahun, keputusan mengenai jenis lampu dan pengaturan operasional PJU menjadi bagian dari pengelolaan anggaran kota. Dishub masih harus menghitung capaian penggantian sebelum dampak penghematan dapat diketahui secara pasti. Di sisi lain, perhatian DPRD agar program menjangkau lebih banyak ruas menjadi catatan dalam pelaksanaan tahap berikutnya.
