Layanan publik diarahkan lebih terintegrasi
Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat pengelolaan layanan publik yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat, permintaan rekaman dokumen, dan pengamanan sistem informasi. Langkah tersebut dibahas dalam Public Hearing Forum Konsultasi Publik yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin di Banjarmasin Command Center, Kamis (29/10/2026).
Forum itu diikuti sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan instansi terkait. Pembahasan diarahkan pada pembenahan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik agar layanan antarlembaga dapat berjalan lebih terintegrasi, berkualitas, dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau menyampaikan laporan.
Bagi warga, penguatan layanan tersebut berhubungan langsung dengan sejumlah kebutuhan praktis. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan, meminta rekaman kejadian tertentu, atau memperoleh dukungan informasi ketika menghadapi peristiwa seperti kehilangan barang maupun anak yang terpisah dari keramaian. Diskominfotik juga menyampaikan rencana memaksimalkan sekaligus menambah jumlah kamera pengawas di sejumlah lokasi.
"Misalnya warga mengalami insiden tertentu, kehilangan barang, atau anak terpisah dari keramaian, jadi warga bisa meminta rekaman kejadian," jelas Kepala Bidang Manajemen Pemerintahan Berbasis Elektronik Diskominfotik Banjarmasin Faisal Akly.
Ketepatan informasi menjadi syarat pemeriksaan
Permintaan rekaman untuk kepentingan umum tidak dapat diproses tanpa keterangan kejadian yang jelas. Warga diminta menyampaikan durasi, waktu, hari, dan tanggal peristiwa secara akurat. Informasi itu diperlukan agar petugas dapat mempersempit pencarian dan memeriksa rekaman yang sesuai melalui sistem yang tersedia.
- Warga perlu menjelaskan waktu kejadian secara tepat.
- Hari dan tanggal peristiwa harus disampaikan dengan benar.
- Durasi kejadian membantu petugas melakukan pemeriksaan rekaman.
- Permintaan dari aparat penegak hukum menjalani verifikasi untuk kepentingan proses hukum.
Berbeda dengan permintaan masyarakat untuk keperluan umum, pengajuan dari kepolisian atau pengadilan berkaitan dengan kebutuhan pembuktian resmi. Diskominfotik akan menilai urgensi permohonan tersebut secara teliti sebelum menyerahkan dokumen atau rekaman yang diperlukan. Prosedur itu ditujukan untuk memastikan penggunaan data tetap sesuai kebutuhan dan tidak mengabaikan aspek perlindungan informasi.
Perlindungan data menjadi bagian layanan
Selain meningkatkan akses terhadap layanan, pemerintah kota juga menekankan perlindungan terhadap data yang tersimpan. Fasilitas penyimpanan data dan ruang server diperlakukan sebagai aset yang dapat diakses secara internal, tetapi akses publik terhadapnya dibatasi secara ketat. Pengamanan diterapkan melalui mekanisme fisik dan digital untuk menjaga kerahasiaan serta keutuhan data pemerintahan.
| Aspek layanan | Pengaturan |
|---|---|
| Rekaman CCTV | Dapat diminta dengan keterangan kejadian yang akurat |
| Permintaan aparat | Verifikasi urgensi untuk kebutuhan proses hukum |
| Ruang server | Akses internal dibatasi dan dipantau |
Akses pintu menuju ruang server menggunakan sistem pengenal khusus, sedangkan ruangan tersebut dipantau kamera pengawas selama 24 jam. Rangkaian pengamanan itu menjadi bagian dari upaya menjaga agar data layanan publik tidak mudah diakses pihak yang tidak berkepentingan. Dengan penguatan tersebut, warga diharapkan memperoleh layanan yang lebih tertib, sementara pemerintah memiliki mekanisme yang lebih jelas dalam menangani pengaduan, permintaan rekaman, dan pengelolaan informasi.
