Denpasar — Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Bali menyampaikan keprihatinan terhadap rancangan APBD Bali tahun anggaran 2027 yang disusun pemerintah provinsi, terutama terkait penurunan proyeksi pendapatan daerah dan alokasi belanja modal yang relatif kecil. Suasana diskusi di gedung dewan menggambarkan kekhawatiran wakil rakyat terhadap daya dukung fiskal untuk memenuhi kebutuhan publik menyusul target belanja yang direncanakan.
Sorotan terhadap struktur pendapatan dan belanja
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ni Kadek Darmini, menekankan bahwa perbandingan angka antar tahun anggaran perlu dianalisis berdasarkan klasifikasi dan asumsi pendapatan yang sepadan sebelum disimpulkan sebagai masalah. Namun, fraksi tersebut mencatat sejumlah catatan penting, antara lain mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan serta proporsi belanja modal.
"Fraksi tentunya tidak langsung menganggap penurunan atau kenaikan nominal antara APBD 2026 dan RAPBD 2027 sebagai persoalan sebelum membandingkan klasifikasi, asumsi pendapatan, dan komponen pembiayaannya secara sepadan,"
Menurut catatan fraksi, PAD dalam dokumen RAPBD 2027 diperkirakan mencapai lebih dari Rp4,5 triliun, sementara total target belanja dirancang melebihi Rp6,1 triliun. Namun alokasi untuk belanja modal hanya sekitar Rp337 miliar, angka yang dianggap tidak mencukupi untuk membiayai proyek-proyek prioritas infrastruktur.
Dampak pada layanan publik dan infrastruktur
Fraksi PDI Perjuangan mengajukan pertanyaan apakah ruang fiskal yang tersedia memadai untuk menutup kebutuhan mendesak seperti peningkatan sistem air baku dan irigasi, peningkatan pelayanan kesehatan, penanganan sampah, serta solusi untuk kemacetan di beberapa wilayah wisata utama Bali. Kekhawatiran muncul karena belanja modal yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan proyek jangka menengah dan panjang.
Catatan fraksi lain: pertumbuhan makro tapi ketimpangan tetap
Fraksi Gerindra-PSI mencermati indikator makro dalam RAPBD 2027 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,60 persen hingga 6,40 persen serta menyoroti angka kemiskinan yang relatif rendah dibanding daerah lain. Meski demikian, fraksi ini memperingatkan bahwa capaian makro tidak otomatis mencerminkan pemerataan ekonomi di tingkat rumah tangga.
"Walaupun jika bicara angka, terlihat sudah bagus, seperti kemiskinan terendah, pengangguran terendah, secara makro, semuanya bagus, namun satu hal yang mesti menjadi perhatian kita adalah bahwa di balik itu ada hal yang harus kita jawab, yaitu ekonomi belum merata,"
Selain itu, Fraksi Gerindra-PSI menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar 12,78 persen pada 2027 yang dipicu oleh penurunan transfer dari pemerintah pusat hampir hingga setengahnya. Fraksi juga meminta kepastian terhadap target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang direncanakan sebesar Rp600 miliar.
Isu upah dan kebutuhan hidup layak
Dalam pembahasan, fraksi yang sama menegaskan pentingnya memperhatikan ketimpangan upah. Mereka membandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2026 sebesar Rp3,2 juta dengan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja yang disebut mencapai Rp5,2 juta. Perbedaan itu dinilai sebagai tantangan dalam menjamin kesejahteraan pekerja jika tidak diikuti kebijakan penguatan pendapatan dan jaring pengaman sosial.
Data ringkas RAPBD 2027
| Komponen | Perkiraan |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Lebih dari Rp4,5 triliun |
| Total Belanja | Lebih dari Rp6,1 triliun |
| Belanja Modal | Rp337 miliar (perkiraan) |
| Target PWA | Rp600 miliar (permintaan kepastian) |
Arah pembahasan selanjutnya
Pembahasan RAPBD akan berlanjut di internal DPRD dan bersama eksekutif provinsi untuk menguji asumsi pendapatan, prioritas belanja, serta sumber pembiayaan. Para anggota dewan menekankan perlunya transparansi dan perhitungan fiskal yang realistis agar program-program prioritas tidak terganggu akibat terbatasnya belanja modal.
- Fraksi menuntut verifikasi asumsi pendapatan antara tahun anggaran.
- Perlu kajian ulang alokasi belanja modal untuk proyek prioritas infrastruktur.
- Perhatian terhadap ketimpangan upah dan kebutuhan hidup layak menjadi catatan penting.
Suasana di Denpasar pada hari pembahasan memperlihatkan tekanan publik yang meningkat terhadap pengelolaan anggaran provinsi, karena keputusan RAPBD akan menentukan kelanjutan program layanan dasar dan investasi infrastruktur di Bali. Pembahasan yang matang diharapkan mampu menyeimbangkan target makro dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
