PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengalihkan sisa anggaran bantuan hukum kepada dua organisasi bantuan hukum (OBH), yakni Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera dan LBH Serasan Muara Enim. Kebijakan tersebut ditandai dengan penandatanganan kontrak adendum pelaksanaan bantuan hukum pada Senin, 2 November 2026.
Penandatanganan dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Budi Argap Situngkir bersama Ketua LBH Sejahtera, Wanida, dan Ketua LBH Serasan Muara Enim, Nurmansyah. Adendum itu menjadi dasar penyesuaian pelaksanaan program setelah terdapat sisa anggaran yang sebelumnya dialokasikan kepada 14 OBH di wilayah Sumatera Selatan.
Pengalihan berdasarkan tingkat keaktifan
Dalam skema tersebut, sisa dana tidak dibagikan secara merata kepada seluruh organisasi penerima sebelumnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum menyatakan anggaran dialihkan kepada dua OBH yang dinilai paling aktif memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Penetapan penerima pengalihan dilakukan melalui penilaian dengan kriteria yang ditetapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Aspek yang dipertimbangkan mencakup tingkat keaktifan organisasi serta pelaksanaan layanan bantuan hukum oleh OBH yang telah terakreditasi.
| Unsur kebijakan | Keterangan |
|---|---|
| Wilayah pelaksanaan | Sumatera Selatan |
| Anggaran | Sisa anggaran bantuan hukum |
| Alokasi awal | 14 OBH |
| Penerima pengalihan | LBH Sejahtera dan LBH Serasan Muara Enim |
| Dasar penilaian | Keaktifan dan pelaksanaan layanan sesuai kriteria BPHN |
Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan menyebut mekanisme itu ditujukan agar penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran. Dengan memusatkan sisa alokasi kepada organisasi yang dinilai aktif, pemerintah berharap layanan pendampingan hukum tetap berjalan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang memerlukannya.
Layanan ditargetkan berjalan sampai akhir tahun
Budi meminta hasil penandatanganan adendum segera ditindaklanjuti. Percepatan pelaksanaan diperlukan karena kebijakan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan anggaran pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah melalui kantor wilayah juga menekankan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum harus tetap memperoleh pelayanan secara optimal.
“Penandatanganan adendum ini kita lakukan agar dalam waktu dekat dapat segera dilaksanakan, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum bisa mendapatkan pelayanan secara optimal. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat.”
Pernyataan tersebut menempatkan program bantuan hukum bukan semata-mata sebagai kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya negara memperluas akses masyarakat terhadap pendampingan hukum. Bagi warga yang menghadapi persoalan hukum, keberadaan OBH menjadi salah satu jalur untuk memperoleh bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Catatan untuk pengelolaan anggaran
Kebijakan pengalihan juga menunjukkan pentingnya pemantauan terhadap pelaksanaan layanan dan penyerapan anggaran oleh organisasi penerima. Sumber informasi tidak merinci nilai dana yang dialihkan, jumlah perkara yang akan ditangani, maupun jumlah warga yang menjadi sasaran layanan. Karena itu, ukuran dampak kebijakan tersebut masih perlu dilihat dari pelaksanaan program setelah adendum berjalan.
- Pengalihan dilakukan terhadap sisa anggaran bantuan hukum yang semula dialokasikan kepada 14 OBH.
- Dua penerima baru yang disebut ialah LBH Sejahtera dan LBH Serasan Muara Enim.
- Penentuan penerima didasarkan pada penilaian keaktifan dan pelaksanaan layanan sesuai kriteria BPHN.
- Pelaksanaan bantuan hukum diharapkan berlangsung optimal hingga akhir tahun anggaran 2026.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga berharap anggaran bantuan hukum pada masa mendatang kembali berada dalam kondisi normal dan tidak mengalami pemangkasan. Menurut dia, ketersediaan anggaran yang memadai diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
Harapan tersebut berkaitan dengan kesinambungan layanan. Pengalihan sisa anggaran pada tahun berjalan dapat membantu menjaga pelaksanaan program sampai akhir 2026, tetapi keberlanjutan bantuan hukum tetap bergantung pada perencanaan dan alokasi anggaran berikutnya. Pemerintah belum menyampaikan besaran kebutuhan maupun rincian anggaran yang dinilai normal dalam informasi tersebut.
Dengan penandatanganan kontrak adendum, dua OBH penerima pengalihan memperoleh dasar administratif untuk melanjutkan atau memperkuat pelayanan bantuan hukum. Tahap berikutnya menjadi penting untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan ke dalam pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menghasilkan penggunaan anggaran yang sesuai tujuan program.
