PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial mencatat sebanyak 111.220 jiwa masuk kategori penduduk miskin. Jumlah tersebut tersebar pada 22.972 kepala keluarga di tujuh kabupaten dan kota yang berada di wilayah provinsi kepulauan itu.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kepri, Irwanto, menyampaikan data tersebut dengan menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah penduduk miskin secara nominal dan persentase kemiskinan di setiap daerah. Perbedaan itu membuat wilayah dengan penduduk lebih banyak tidak selalu menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Batam dan Tanjungpinang menampung jumlah terbesar
Secara jumlah jiwa, penduduk miskin paling banyak tercatat di daerah perkotaan yang memiliki populasi lebih padat. Kota Batam menjadi wilayah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 68.040 jiwa. Di Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk yang masuk kategori tersebut mencapai sekitar 13.470 jiwa.
Angka di dua kota itu menunjukkan besarnya konsentrasi penduduk miskin secara nominal di pusat-pusat perkotaan Kepri. Namun, data jumlah jiwa perlu dibaca bersama ukuran persentase agar kondisi antardaerah dapat dibandingkan secara lebih proporsional. Wilayah dengan jumlah penduduk lebih sedikit dapat memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi.
| Wilayah | Jumlah penduduk miskin | Keterangan |
|---|---|---|
| Batam | Sekitar 68.040 jiwa | Jumlah nominal terbesar |
| Tanjungpinang | Sekitar 13.470 jiwa | Jumlah nominal terbesar kedua yang disebutkan |
| Lingga | Sekitar 8.240 jiwa | Persentase tertinggi, 9,12 persen |
| Natuna | Sekitar 4.010 jiwa | Data penduduk miskin |
| Kepulauan Anambas | Sekitar 2.860 jiwa | Data penduduk miskin |
Lingga mencatat persentase paling tinggi
Jika diukur berdasarkan proporsi penduduk, Kabupaten Lingga tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kepri. Persentasenya mencapai 9,12 persen, dengan jumlah sekitar 8.240 jiwa. Data ini memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya menjadi isu kawasan perkotaan, tetapi juga dihadapi daerah kepulauan dengan karakter wilayah yang berbeda.
Dinas Sosial juga mencatat jumlah penduduk miskin di sejumlah daerah kepulauan lain. Kabupaten Natuna memiliki sekitar 4.010 jiwa dalam kategori tersebut, sedangkan Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sekitar 2.860 jiwa. Sumber data tidak merinci persentase kemiskinan untuk kedua wilayah itu, sehingga angka tersebut dibaca sebagai jumlah jiwa, bukan peringkat tingkat kemiskinan.
Ukuran kemiskinan menggunakan batas pengeluaran
Penetapan kategori penduduk miskin dalam data Dinsos Kepri menggunakan ukuran kemampuan pengeluaran masyarakat. Batas kemiskinan ditetapkan sebesar Rp891.524 per kapita setiap bulan. Nilai tersebut menjadi ambang untuk menilai apakah pengeluaran seseorang masih berada di bawah batas pemenuhan kebutuhan dasar.
Pengeluaran yang menjadi dasar pengukuran mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan nonmakanan. Dengan demikian, angka tersebut tidak hanya menggambarkan kemampuan membeli pangan, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar lain yang masuk dalam perhitungan pemerintah. Setiap penduduk atau keluarga yang berada di bawah batas pengeluaran itu termasuk dalam kelompok yang dicatat sebagai penduduk miskin.
- Total penduduk miskin Kepri: 111.220 jiwa.
- Total keluarga: 22.972 kepala keluarga.
- Ambang pengeluaran: Rp891.524 per kapita per bulan.
- Wilayah dengan persentase tertinggi: Kabupaten Lingga, 9,12 persen.
Perbedaan antara jumlah jiwa dan persentase menjadi hal penting dalam membaca kondisi kemiskinan Kepri. Batam memiliki jumlah penduduk miskin paling besar secara nominal, tetapi Lingga berada di posisi tertinggi jika menggunakan ukuran persentase wilayah. Kedua indikator tersebut menggambarkan sisi yang berbeda dan sama-sama diperlukan untuk melihat sebaran persoalan kemiskinan secara utuh.
Data yang disampaikan Dinsos Kepri juga memperlihatkan bahwa penanganan kemiskinan perlu memperhatikan kondisi masing-masing kabupaten dan kota. Kota dengan jumlah penduduk besar menghadapi jumlah kasus yang lebih banyak, sementara daerah dengan persentase tinggi memerlukan perhatian berdasarkan proporsi penduduknya. Informasi mengenai sebaran tersebut menjadi dasar untuk membaca kebutuhan penanganan fakir miskin di tingkat provinsi.
Dengan total lebih dari seratus ribu jiwa yang masih masuk kategori penduduk miskin, pemerintah daerah memiliki gambaran mengenai skala persoalan sosial di Kepri. Angka itu mencakup wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang serta kawasan kepulauan seperti Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Dinsos menggunakan batas pengeluaran per kapita sebagai rujukan agar pengukuran dilakukan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bukan semata-mata berdasarkan lokasi tempat tinggal.
