JAYAPURA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah meminta agar upaya penertiban tambang emas ilegal oleh aparat pusat tidak mengorbankan hak masyarakat adat pemilik ulayat. Pernyataan ini berkaitan dengan kunjungan kerja jajaran pemerintah pusat, termasuk Menteri Pertahanan bersama Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, ke Kabupaten Nabire dalam rangka penertiban aktivitas pertambangan ilegal di wilayah itu.
Legislator dari daerah pemilihan Intan Jaya tersebut mengakui keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin di beberapa titik provinsi, tetapi mengingatkan pentingnya transparansi tujuan dan koordinasi dengan komunitas adat yang memiliki hak atas wilayah tersebut.
Koordinasi dengan pemilik hak ulayat
Menurut anggota dewan, penertiban yang dilakukan tanpa memperhatikan pemilik hak ulayat dapat menimbulkan konflik baru dan memperburuk kerentanan masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa wilayah-wilayah penambangan bukanlah "tanah kosong" dan oleh karena itu intervensi negara harus mempertimbangkan dampak sosial dan kultural.
"Kalau memang mereka punya niat baik menertibkan tambang emas ilegal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena merugikan negara, tidak masalah. Asalkan jangan ada kepentingan di balik itu. Jangan sampai ada perusahaan lain yang akan masuk, sehingga justru merugikan masyarakat adat,"
Dalam pesannya, politisi dari Fraksi Papua Bangkit itu juga menegaskan dukungan terhadap kebijakan negara menertibkan aktivitas tambang ilegal, termasuk kebijakan yang dicanangkan Presiden. Namun, ia menekankan kewajiban untuk memastikan proses berjalan adil dan tidak membuka ruang bagi kepentingan eksternal yang dapat menggerus hak masyarakat setempat.
Lokasi yang disebutkan sebagai titik tambang
Dalam penjelasannya, anggota DPR menyebut beberapa lokasi aktivitas penambangan ilegal yang ditemukan di wilayah Papua Tengah. Berikut ringkasan lokasi yang disebutkan:
| Kabupaten | Lokasi |
|---|---|
| Nabire | Sekitar KM 107 sepanjang jalan trans dan Makimi |
| Paniai | Sepanjang Sungai Degeuwo |
| Intan Jaya | Beberapa titik diduga aktivitas tambang |
Penegasan tentang peran negara dan hak adat
Anggota dewan menilai kehadiran pejabat pusat untuk menertibkan aktivitas ilegal adalah hal yang sah dan dapat dibutuhkan untuk menegakkan hukum. Namun, menurutnya, penertiban tanpa proses koordinasi dan pengakuan atas hak tradisional berisiko menimbulkan penolakan dari masyarakat yang kehilangan ruang hidup dan penghidupan.
Ia menjelaskan bahwa tindakan negara perlu dilaksanakan dengan memperhatikan mekanisme dialog dengan tokoh adat dan pemilik hak ulayat, serta menimbang dampak jangka panjang terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.
Dukungan sekaligus kewaspadaan
Secara tegas, wakil rakyat tersebut menyatakan dukungan terhadap penertiban tambang ilegal yang merugikan negara dan lingkungan. Namun, dukungan itu disertai kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kepentingan korporasi yang dapat menggantikan aktivitas ilegal dengan izin resmi tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pihak yang memiliki hak atas wilayah tersebut.
- Penertiban harus melibatkan koordinasi dengan pemilik hak ulayat.
- Tindakan aparat harus transparan dan menghindari agenda tersembunyi yang merugikan masyarakat adat.
- Pemerintah pusat berwenang, namun prosesnya perlu berhati-hati agar tidak memicu konflik sosial.
Pernyataan ini menambah perdebatan seputar pengelolaan sumber daya alam di Papua Tengah, yang selama ini sering bersinggungan dengan isu kedaulatan masyarakat adat, lingkungan, dan kepentingan ekonomi. Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari instansi pusat terkait respons atas permintaan koordinasi dari wakil rakyat tersebut.
Sekretariat DPR Papua Tengah maupun pemerintah kabupaten terkait di daerah-daerah yang disebut belum memberikan keterangan publik terkait langkah koordinasi yang diharapkan legislatif. Masyarakat setempat dan tokoh adat menyatakan akan mengawal proses penertiban agar hak-hak tradisional tetap dihormati.
Isu ini menunjukkan kompleksitas penegakan hukum atas kegiatan pertambangan ilegal di Papua, yang menuntut keseimbangan antara penegakan aturan negara dan perlindungan hak masyarakat adat yang selama puluhan tahun mengelola lingkungan hidup mereka.
Nuno Tobing, Koresponden — Papua
