Eksekusi barang bukti di Panton Bagan
Kejaksaan Negeri Tanjungbalai bersama Bea dan Cukai Teluk Nibung memusnahkan 156 bal pakaian bekas yang telah berstatus barang bukti berkekuatan hukum tetap. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan gudang tempat penimbunan pabean, Panton Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, pada Selasa (27/10/2026). Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan administratif di bidang kepabeanan dan cukai sepanjang Mei hingga Oktober 2026.
Meski pelaksanaan dilakukan di wilayah Kabupaten Asahan, kegiatan ini berkaitan langsung dengan kerja penegakan hukum dan pengawasan kepabeanan yang dijalankan dari kawasan Tanjungbalai, termasuk melalui Bea Cukai Teluk Nibung. Bagi kota yang kehidupan ekonominya bertaut erat dengan jalur pesisir dan aktivitas pelabuhan, tindakan tersebut memperlihatkan bagaimana barang hasil penindakan tidak berhenti pada proses penyitaan, tetapi juga harus dituntaskan setelah memperoleh kepastian hukum.
Putusan hukum menjadi dasar pemusnahan
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Bobon Robiana menjelaskan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewenangan kejaksaan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tahap tersebut menjadi penutup dari proses hukum terhadap barang yang tidak lagi dapat dikembalikan atau dimanfaatkan setelah perkara memperoleh kepastian.
“Pemusnahan barang bukti ini tidak semata-mata merupakan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum kepada masyarakat.”
Menurut Bobon, pelaksanaan pemusnahan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu menempatkan pemusnahan bukan sekadar kegiatan teknis di dalam gudang, melainkan bagian dari kewajiban lembaga penegak hukum untuk menjelaskan kepada publik bahwa barang bukti yang telah diputus pengadilan ditangani sesuai prosedur.
Penindakan melibatkan beberapa daerah
Kepala Bea dan Cukai Teluk Nibung Nutriwan Cahyono Putro menyampaikan bahwa barang yang menjadi milik negara tersebut berasal dari penindakan atas pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Teluk Nibung bersinergi dengan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah di sejumlah wilayah.
- Kota Tanjungbalai;
- Kabupaten Asahan;
- Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
- Kabupaten Labuhanbatu.
Rangkaian wilayah itu menunjukkan cakupan kerja pengawasan yang tidak hanya berpusat pada satu titik. Dari pesisir Tanjungbalai hingga kawasan kabupaten di sekitarnya, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menangani barang yang masuk dalam kategori larangan atau pembatasan kepabeanan. Dalam perkara ini, barang yang dimusnahkan berupa pakaian bekas dalam kemasan bal.
Persetujuan pemusnahan
Pelaksanaan pemusnahan telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran. Persetujuan itu tercantum dalam surat bernomor S-56/MK/KNL.0203/2026 dan S-62/MK/KNL.0203/2026 mengenai pemusnahan barang yang menjadi milik negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
| Unsur | Keterangan |
|---|---|
| Barang dimusnahkan | 156 bal pakaian bekas |
| Periode penindakan | Mei–Oktober 2026 |
| Lokasi pelaksanaan | Panton Bagan Asahan |
| Pelaksana | Kejari Tanjungbalai dan Bea Cukai Teluk Nibung |
Di tengah aktivitas masyarakat pesisir yang setiap hari bersinggungan dengan arus barang dan jasa, kepastian mengenai asal-usul serta status hukum barang menjadi hal yang penting. Pemusnahan 156 bal tersebut menandai pelaksanaan putusan yang sudah final sekaligus memperlihatkan adanya tahapan administratif sebelum barang milik negara benar-benar dimusnahkan.
Bea Cukai Teluk Nibung menyatakan proses penindakan dilakukan bersama unsur penegak hukum dan pemerintah daerah. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai menegaskan pemusnahan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan. Dua keterangan tersebut memperlihatkan pembagian peran antara pengawasan kepabeanan dan eksekusi hukum, dengan tujuan akhir memastikan barang bukti tidak kembali beredar setelah perkara dinyatakan selesai.
