Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Christian A. D. Rettob, menyoroti rencana Percepatan Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Papua Selatan yang menurutnya berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap tatanan sosial dan ekologi setempat. Pernyataan itu disampaikan usai pelantikan pengurus cabang di Merauke dan menjadi sorotan seiring tingginya angka titik panas yang menandakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keprihatinan terhadap skala proyek
Rettob mengingatkan bahwa sejumlah rencana PSN — antara lain cetak sawah baru, perkebunan tebu, dan pengembangan bioethanol — direncanakan dengan luas yang sangat besar, disebut setara dengan sekitar 2,7 juta hektar atau hampir 40 kali luas DKI Jakarta. Menurut dia, proyek skala tersebut dapat menimbulkan perubahan besar pada tatanan pemilikan lahan, tata guna lahan, dan kehidupan masyarakat adat bila pelaksanaannya tidak memperhatikan hak-hak lokal dan aspek ekologis.
Kaitan antara krisis ekologis dan sosial
Rettob mengutip prinsip ekologi integral yang menegaskan keterkaitan antara persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ia menghubungkan seruan tersebut dengan Ensiklik Laudato Si' yang menekankan tanggung jawab merawat bumi sekaligus memperhatikan kaum miskin dan keberadaan kebudayaan lokal.
"PMKRI tentu menolak pembangunan yang memisahkan pangan dari ekologi dan menyingkirkan manusia dari tanahnya. Kemudian menaruh keprihatinan terhadap keadaan Karhutla yang tidak menentu kapan selesainya. Kami menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan perluasan PSN di Papua Selatan, menghormati hak masyarakat adat atas hutan adat, dan memastikan setiap proyek melewati persetujuan masyarakat yang bebas dan tanpa paksaan."
Data titik panas dan wilayah terdampak
Rettob juga mengingatkan kondisi karhutla yang menyelimuti beberapa wilayah di Papua Selatan. Berdasarkan data yang disebutkan, jumlah titik panas mencapai 143.497 menurut Nusantara Atlas. Beberapa kabupaten yang disebut sebagai wilayah terdampak oleh rencana PSN meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
| Aspek | Angka/Deskripsi |
|---|---|
| Luas PSN yang diusulkan | 2,7 juta hektar (disebut setara ~40x luas DKI Jakarta) |
| Jumlah titik panas | 143.497 (data Nusantara Atlas) |
| Beberapa wilayah terdampak | Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat |
Panggilan untuk penghormatan hak adat dan penerapan PADIATAPA
Sebagai respon atas potensi konflik tersebut, Rettob menyerukan agar pemerintah menjadikan prinsip PADIATAPA — Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan — sebagai persyaratan utama sebelum melanjutkan proyek. Ia menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah ulayat seperti yang diamanatkan dalam kerangka hukum Otonomi Khusus serta regulasi turunannya.
Dinamika moral dan spiritual di wilayah terdampak
Menurut pernyataan Rettob, wilayah yang direncanakan menjadi fokus PSN mencerminkan apa yang disebutnya sebagai krisis moral dan spiritual, karena pembangunan besar-besaran tanpa partisipasi masyarakat berisiko mengikis kebudayaan dan kearifan lokal. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengesampingkan martabat manusia dan hak atas tanah.
Implikasi dan poin yang perlu diperhatikan pembuat kebijakan
Pernyataan organisasi mahasiswa ini membuka sejumlah pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dan publik di Papua Selatan, antara lain:
- Bagaimana proses konsultasi dengan masyarakat adat dilaksanakan dan didokumentasikan?
- Apakah kajian lingkungan hidup dan sosial dilakukan komprehensif sebelum proyek berjalan?
- Bagaimana mekanisme perlindungan hak atas tanah ulayat dan hutan adat akan ditegakkan?
PMKRI mengajak pemerintah untuk menimbang ulang perluasan PSN dan memastikan bahwa setiap proyek besar tidak hanya mengejar target ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak masyarakat lokal serta meminimalkan dampak ekologis. Di tengah data titik panas yang tinggi, perhatian terhadap perlindungan lingkungan menjadi semakin mendesak agar ruang hidup masyarakat dan ekosistem tetap terjaga.
Perkembangan tanggapan pemerintah daerah, instansi lingkungan, maupun perwakilan masyarakat adat terhadap tuntutan ini belum tercantum dalam pernyataan yang disampaikan dalam rilis awal. Liputan lanjutan akan mendokumentasikan respons resmi dan langkah konkret yang diambil oleh pihak terkait.
