SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman bersama DPRD Kabupaten Sleman memperkuat pengelolaan irigasi dan regulasi tata ruang pertanian untuk menghadapi kemarau panjang yang telah berlangsung selama 185 hari tanpa hujan. Kondisi tersebut menekan ketersediaan air bagi petani padi sekaligus pembudi daya ikan yang memanfaatkan jaringan irigasi.
Langkah itu mengemuka dalam talkshow Jejak Lingkungan di wilayah Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, Senin (19/10/2026). Forum tersebut menghadirkan Sekretaris Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Rofiq Andriyanto serta Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman Bambang Sigit Sulaksono. Pembahasan tidak berhenti pada persoalan teknis pengairan, tetapi juga menyentuh kebutuhan menjaga keseimbangan ekosistem melalui penataan ruang.
Air untuk sawah dan kolam
Rofiq menjelaskan, tekanan akibat berkurangnya air dirasakan oleh lebih dari satu kelompok pengguna. Selain lahan padi, jaringan pengairan juga menjadi tumpuan bagi pembudi daya ikan. Karena itu, pemerintah menilai distribusi air perlu dikelola secara terkoordinasi agar kepentingan pertanian dan perikanan dapat dipertemukan ketika pasokan berada pada tingkat terbatas.
"Kami perlu membuat manajemen atau sistem bagaimana air itu bisa mencukupi untuk semuanya, apalagi di musim kemarau yang lebih terbatas."
Menurut Rofiq, pengelolaan tersebut perlu ditopang sistem yang berkeadilan dan terintegrasi melalui kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A). Kelembagaan ini dipandang penting agar pengguna air memiliki peran dalam mengatur pemanfaatan saluran, terutama ketika kebutuhan meningkat sementara sumber air tidak bertambah. Dalam konteks Sleman, penguatan peran pengguna menjadi bagian dari upaya merawat sarana pengairan sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan produksi.
Penambahan jaringan di sejumlah titik
Sepanjang 2026, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman membangun puluhan titik jaringan irigasi tersier serta irigasi perpompaan dengan sumur dalam. Pembangunan itu diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan air ke lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Data yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan adanya dua jenis intervensi utama:
| Jenis sarana | Jumlah titik | Cakupan ekuivalen |
|---|---|---|
| Irigasi tersier | 32 titik | 320–350 hektare |
| Irigasi perpompaan sumur dalam | 14 titik | 140–170 hektare |
Perluasan sarana tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kemarau tidak hanya bergantung pada pembangunan jaringan baru, tetapi juga pada pengaturan pemanfaatannya. Rofiq mengakui masih terdapat tantangan di lapangan karena tidak seluruh saluran yang dibangun memiliki konstruksi permanen. Kondisi itu membuat pemeliharaan dan pengelolaan bersama tetap menjadi unsur penting setelah infrastruktur selesai dibangun.
Tata ruang sebagai perlindungan jangka panjang
Di sisi lain, penguatan regulasi tata ruang ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga lahan pertanian dan keseimbangan ekosistem. Pembahasan antara DP3 dan DPRD Sleman menunjukkan bahwa persoalan air berkaitan erat dengan cara wilayah direncanakan dan dimanfaatkan. Ketika kemarau berlangsung panjang, keberadaan sarana pengairan perlu diikuti kebijakan ruang yang mendukung keberlanjutan lahan produksi.
Rangkaian kebijakan tersebut menempatkan irigasi, kelembagaan petani, dan tata ruang sebagai tiga unsur yang saling berkaitan. Infrastruktur dapat memperluas akses, sementara pengelolaan yang teratur menentukan pembagian air di antara pengguna. Pada saat yang sama, regulasi ruang menjadi landasan agar upaya menjaga pertanian tidak terlepas dari perlindungan lingkungan. Bagi masyarakat Sleman, tantangan kemarau ini memperlihatkan pentingnya merawat hubungan antara saluran air, lahan, dan tradisi bercocok tanam yang telah membentuk wajah pedesaan setempat.
