PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan saat ini menangani 62 laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, penyidikan mencakup 42 perkara perorangan dengan 52 tersangka serta 20 perkara diduga melibatkan korporasi yang tersebar di tujuh kabupaten di provinsi ini.
Perkembangan penanganan perkara
Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Samtana, menyatakan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih dan setiap perkara didalami berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Rony, perkembangan penanganan berkas mencapai beberapa tahapan formal:
- 23 berkas telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
- 2 berkas berstatus P19 atau dikembalikan jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi.
- 5 perkara telah memasuki tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.
"Dalam perkembangan penanganan perkara, sebanyak 23 berkas telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Selain itu, dua berkas berstatus P19 atau dikembalikan jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi, sedangkan lima perkara telah memasuki tahap II,"
Rony juga mencatat data kuantitatif yang terkait dampak fisik kebakaran dalam perkara yang ditangani. Luas lahan yang terbakar tercatat mencapai 133,81 hektare, sementara luas lahan yang disegel oleh penyidik diperkirakan mencapai 811,49 hektare.
Distribusi korporasi yang diperiksa
Polda Sumsel menyebutkan bahwa 20 korporasi yang masuk dalam penanganan perkara tersebar di tujuh kabupaten. Rinciannya menurut data kepolisian adalah sebagai berikut:
| Kabupaten | Perusahaan (inisial) | Jumlah |
|---|---|---|
| Ogan Komering Ilir (OKI) | PT RAS, PT SUJ, PT KS, PT BHP, PT PSM, PT BMH, PT BAP | 7 |
| Ogan Ilir | PT SGN, PT BMI | 2 |
| Muara Enim | PT CVA, PT BA, PT SAA | 3 |
| Banyuasin | PT PN, PT SIP | 2 |
| OKU Timur | PT LPI, PT CT | 2 |
| Musi Rawas Utara (Muratara) | PT LSI, PT BSS | 2 |
| OKU Selatan | PT PML | 1 |
Respons legislatif dan publik
DPRD Sumatera Selatan melalui Komisi I mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas korporasi yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Anggota Komisi I DPRD Sumsel, Chairul S. Matdiah, menyampaikan dukungan agar seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum serta mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi.
Sementara itu, data lain yang dilaporkan media nasional menyebutkan bahwa Polda juga menyegel area konsesi berizin seluas 620,62 hektare yang terindikasi mengalami kebakaran pada kluster korporasi. Angka ini perlu dipandang sebagai bagian spesifik dari keseluruhan luas area yang disegel yang disebutkan lebih tinggi oleh Polda.
Dampak ekonomi dan sosial
Penanganan perkara karhutla yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar memiliki implikasi ekonomi dan sosial. Penyegelan lahan konsesi dapat menghentikan sementara aktivitas produksi dan berdampak pada rantai pasok lokal, tenaga kerja, serta pendapatan daerah yang bergantung pada sektor perkebunan dan kehutanan.
Dari sisi kesehatan dan sosial, luasnya area terbakar berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas warga, pendidikan, serta produktivitas. Langkah kepolisian dan rekomendasi DPRD bertujuan tidak hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sinyal pencegahan agar pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan lahan.
Langkah selanjutnya
Polda Sumsel menyatakan akan melanjutkan penyidikan dengan pendekatan forensik dan bukti ilmiah (scientific crime investigation) untuk memastikan keterkaitan pihak-pihak terkait dengan peristiwa karhutla. Publik dan pemangku kepentingan diharapkan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu hasil akhir penyidikan serta keputusan kejaksaan.
Ke depan, transparansi data kasus, status berkas, serta langkah penegakan hukum akan menjadi penentu kepercayaan publik terhadap upaya pencegahan kebakaran dan pemulihan lingkungan di Sumatera Selatan.
