Penertiban dan pengalihan: langkah administratif, pertanyaan substantif masyarakat
Pemerintah pusat menertibkan kawasan pertambangan emas di wilayah Lagari, distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dan menyatakan areal seluas 275,36 hektare kini berada di bawah penguasaan negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Penertiban itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya dikeluarkan untuk PT Kristalin Ekalestari disebut telah dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.
Kekhawatiran masyarakat adat Nabire
Aktivis mahasiswa Papua di Jakarta, Melek Bagau, menyatakan pengalihan pengelolaan tambang kepada badan usaha milik negara, PT Aneka Tambang (Antam), belum tentu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat di Nabire. Menurut Melek, fokus kebijakan tidak cukup hanya pada siapa yang mengelola tambang, melainkan bagaimana hak-hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat dan ruang hidup, dilindungi serta bagaimana masyarakat dilibatkan.
"Pergantian pengelola bukan jaminan bahwa masyarakat adat akan memperoleh kesejahteraan. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana hak ulayat dilindungi, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan apa manfaat nyata yang akan mereka terima,"
Data administratif terkait penertiban
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Luas kawasan yang ditertibkan | 275,36 hektare |
| Dasar penertiban | Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 |
| Pencabutan IUP | SK Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 20261012-01-0001, 12 Oktober 2026 |
Permintaan transparansi dan partisipasi
Melek Bagau menegaskan bahwa penertiban PT Kristalin Ekalestari dan rencana pengalihan kepada BUMN tidak boleh dipandang sebagai penyelesaian akhir. Aktivis tersebut menuntut agar pemerintah membuka informasi mengenai mekanisme perlindungan hak ulayat, ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan bentuk manfaat konkret yang akan diterima masyarakat adat jika pengelolaan diserahkan ke Antam atau entitas lain.
Implikasi bagi Nabire
Keputusan administratif seperti pencabutan IUP dan penertiban kawasan memberi implikasi langsung terhadap tata kelola sumber daya alam di Nabire. Selain aspek hukum dan pengawasan, isu ini berujung pada tuntutan sosial-politik: bagaimana hasil tambang akan dinikmati, bagaimana kerusakan lingkungan dan ruang hidup direspons, dan siapa yang menjadi mitra resmi dalam proses pemulihan atau pembangunan berkelanjutan di wilayah terdampak.
Catatan: Pemerintah dan aparat
Keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan, yang menyebutkan komitmen untuk melanjutkan penertiban terhadap kegiatan pertambangan yang dinilai melanggar ketentuan, menegaskan keberlanjutan tindakan administratif oleh negara. Namun, pernyataan tersebut juga membuka pertanyaan soal langkah-langkah lanjutan yang akan menjamin hak masyarakat lokal dan pemulihan kawasan yang terdampak.
- Penertiban menyasar areal 275,36 hektare di Lagari, Makimi.
- IUP PT Kristalin Ekalestari dicabut pada 12 Oktober 2026 menurut SK BKPM.
- Aktivis menuntut transparansi, perlindungan hak ulayat, dan keterlibatan masyarakat dalam keputusan pengelolaan berikutnya.
Warga Nabire, pemangku adat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan yang berkepentingan menghadapi tugas untuk memastikan bahwa setiap langkah berikutnya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam melindungi hak masyarakat adat dan menjamin manfaat yang adil bagi komunitas setempat.
