Perlindungan santri menjadi sorotan
Penanganan dugaan pelecehan seksual terhadap santri di sebuah pondok pesantren di Bontang Selatan mendapat sorotan. Pemerhati kepolisian Poengky Indarti meminta aparat penegak hukum bekerja lebih cepat dan tegas dalam menangani perkara yang diduga melibatkan anak-anak tersebut. Desakan itu disampaikan pada Kamis (29/10/2026), ketika perkara tersebut masih menjadi perhatian publik di Bontang.
Kasus itu disebut berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dengan kedok doktrin pernikahan tanpa wali. Informasi mengenai perkara ini juga menyebut adanya sosok pendidik dalam dugaan tindak pidana tersebut. Namun, seluruh dugaan itu tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Identitas santri maupun terlapor tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia demi menjaga kepentingan perlindungan anak.
"Kalau kasus menyangkut pelecehan seksual terhadap anak-anak, memang harus cepat dan tegas prosesnya. Harus segera menangkap dan menahan pelakunya, agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan kejahatan lagi," kata Poengky.
Koordinasi antarwilayah diminta diperkuat
Poengky, yang pernah menjadi Komisioner Komisi Kepolisian Nasional pada periode 2016-2020 dan 2020-2024, mendorong penyidik Polres Bontang berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah tempat terlapor diduga berada. Menurut dia, dukungan kepolisian daerah diperlukan untuk membantu pencarian serta mempercepat proses penanganan apabila terlapor tidak berada di Bontang.
Ia menilai langkah cepat dibutuhkan bukan hanya untuk memastikan proses hukum berjalan, tetapi juga untuk mencegah kemungkinan terlapor melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Dalam perkara yang melibatkan anak, kecepatan penanganan memiliki arti penting karena korban dan keluarganya harus menghadapi dampak psikologis serta ketidakpastian selama proses hukum berlangsung.
- Perkara: dugaan pelecehan seksual terhadap santri.
- Lokasi: sebuah pondok pesantren di Bontang Selatan.
- Dorongan penanganan: proses yang cepat, tegas, dan terkoordinasi.
- Pihak yang disorot: penyidik Polres Bontang, kepolisian wilayah terkait, dan dukungan Polda.
Posisi pendidik menjadi perhatian
Selain meminta percepatan penanganan, Poengky menyoroti kedudukan terlapor yang disebut memiliki jabatan sebagai pendidik. Ia berpandangan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, posisi itu perlu dipertimbangkan dalam penerapan ketentuan pemberatan hukuman yang relevan. Pendidik, kata dia, semestinya menjalankan tanggung jawab untuk mendidik sekaligus melindungi murid, bukan melakukan tindakan yang merugikan mereka.
Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya ruang pendidikan yang aman bagi santri. Lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, memegang kepercayaan orang tua untuk mendidik dan menjaga anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena itu, setiap dugaan kekerasan seksual perlu ditangani secara hati-hati, berpihak pada keselamatan korban, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
Poengky juga mengingatkan bahwa perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama atau figur berpengaruh memiliki tantangan tersendiri. Kedudukan sosial seseorang tidak boleh menghambat proses hukum maupun membuat korban dan keluarganya kesulitan memperoleh keadilan. Ia menegaskan perkara tersebut merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Dalam konteks Bontang, penanganan perkara secara transparan dan terukur penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta lembaga pendidikan. Pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan untuk mengungkap fakta, sementara perlindungan terhadap santri harus tetap menjadi prioritas selama proses berjalan. Poengky mengingatkan, keterlambatan penanganan dapat membuat korban semakin lama menunggu kepastian dan keadilan.
